BADUNG –Tanjung Benoa di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, termasuk Kawasan yang rawan terdampak gempa dan tsunami. Kesiapsiagaan melalui latihan berkelanjutan menjadi kunci untuk menghindari risiko yang lebih besar.
Hal tersebut dipraktekkan para murid SMP Negeri 3 Kuta Selatan dalam simulasi gempa bumi dan tsunami, Jumat (22/4/2022).
Sebelum menyaksikan simulasi, Kepala BNPB Letnan Jenderal Suharyanto bersama Utusan Khusus PBB untuk Pengurangan Risiko Bencana Mami Mizutori dan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Dwikorita Karnawati diterima Kepala Sekolah SMP Negeri 3, unsur pemerintah desa setempat dan Siswa Siaga Tsunami (Sisgami) di aula pertemuan sekolah. Saat penerimaan Mami menyampaikan bahwa sangat penting bagi para siswa untuk berpartisipasi aktif dalam penanggulangan bencana.
“Indonesia dapat menjadi contoh dalam pembelajaran tentang penanggulangan bencana,” tambah Mami.
Selanjutnya Kepala BNPB dan Utusan Khusus PBB melihat simulasi yang diperagakan para murid dan guru. Mereka melakukan evakuasi setelah terjadi gempa dan dilanjutkan menuju ke hotel yang telah ditunjuk sebagai tempat evakuasi sementara (TES).
Suharyanto mengatakan bahwa simulasi di sekolah ini merupakan rangkaian Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) ke-7 yang nanti akan digelar pada 23-28 Mei 2022 di Bali. Pada pertemuan GPDRR nanti Indonesia akan menampilkan kearifan lokal tempat dan daerah yang sudah paham dan mempraktekkan upaya pengurangan risiko bencana, seperti ditunjukkan komunitas sekolah yang berada di Kuta Selatan tersebut.
“SMP Negeri 3 ini salah satu sekolah yang telah mempraktekkan langkah-langkah pengurangan risiko bencana,” ujar Suharyanto.
Sementara itu, Dwikorita menambahkan bahwa desa tempat sekolah ini merupakan salah satu dari 7 desa yang mengajukan sebagai desa siaga tsunami. Ia mengatakan ada dua desa di Bali yang sedang dalam proses penilaian desa siaga tsunami dari Unesco.
*Simulasi Gempa dan Tsunami SMPN 3*
Kelurahan Tanjung Benoa merupakan salah satu kelurahan di Kabupaten Badung yang berada di wilayah bahaya tsunami tinggi. Karakter wilayah yang datar dan jauh dari area aman tidak memungkinkan untuk menuju daerah yang lebih tinggi tepat waktu.
Pilihan terbaik untuk evakuasi adalah evakuasi secara vertikal menuju bangunan tinggi dan minimal berlantai 3 yang masih berdiri pascagempa.
Kelurahan Tanjung Benoa bersama 7 hotel berlantai tiga atau lebih telah menandatangani perjanjian kerja sama untuk berkomitmen menjadikan hotel sebagai TES kepada masyarakatTanjung Benoa selama tsunami masih berlangsung.
Ketujuh hotel ini adalah Hotel the Sakala, Grand Mirage, ION, Peninsula Bay Resort, Rasa Sayang Inn, Novotel dan Benoa Sea Suites.
Rencana evakuasi tsunami Kelurahan Tanjung Benoa merupakan pedoman penyusunan rencana evakuasi di kelompok komunitas yang lebih kecil, termasuk sekolah. Tiga sekolah di kel. Tanjung Benoa yaitu SD 1 Tanjung Benoa, SD 2 Tanjung Benoa dan SMP Negeri 3 Kuta Selatan telah memiliki rencana evakuasi tsunami. Dengan kondisi yang ada saat ini, disepakati TES untuk SD 1 adalah Hotel the Skala, sedangkan SD 2 di Hotel ION, SMPN 3 di Grand Mirage.
Rencana evakuasi tsunami SMPN 3 Kuta Selatan meliputi tim siaga bencana sekolah dan perannya, prosedur pernyelamatan di kelas, prosedur titik kumpul, mekanisme menuju hotel sebagai TES, prosedur di TES hingga status peringatan dini dari BMKG _all clear_ atau ancaman tsunami telah berakhir. S
SOP penyelamatan ini dapat diaskes oleh seluruh warga sekolah melaluo papan informas yang telah dipasang di halaman sekolah. Khusus pada latihan evakuasi hari ini, prosedur yang dilaksanakan tidak sampai menuju hotel sebagai TEW, tapi menggunakan lapangan basket (yang sebenarnya adalah titik kumpul sekolah sebelum evakuasi ke TES ) yang diilustrasikan sebagai TES.
Kesiapsiagaan sekolah ini sebagai bagian dari implementasi satuan pendidikan aman bencana (SPAB) yang mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, seperti BNPB, BPBD setempat, Forum PRB Bali dan UNDP. Simulasi komunitas sekolah ini juga disaksikan perwakilan dari Kementerian Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, UNDP, Unesco, pihak hotel dan desa adat. (*)
