DENPASAR – Kondisi terkini Covid-19 di Provinsi Bali cenderung membaik. Diberlakukannya relaksasi kebijakan baik tanpa karantina bagi PPLN maupun tanpa tes swab bagi PPDN, tetapi upaya pengendalian tetap harus dilakukan dengan melibatkan semua stakeholders. Demikian disampaikan Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali I Made Rentin pada acara Rapat Koordinasi Menghadapi Situasi Covid-19 Terkini di Provinsi Bali, yang diselenggarakan di Denpasar, Rabu (23/3/2022).
Rentin yang juga Sekretaris Satgas Covid-19 Provinsi Bali menyampaikan, tren penurunan Covid-19 Provinsi Bali adalah keberhasilan dari semua stakeholders yang ada di Bali. Kasus positif di Bali saat ini terkendali di angka 2 digit, sementara vaksinasi Booster di Bali sudah mencapai 47,06%.
Pria yang sehari-hari menjabat Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali menambahkan, semua Kabupaten/Kota di Bali sudah melebihi 30 persen. Bahkan dua kabupaten sudah mencapai lebih dari 40 persen dan 5 Kabupaten sudah mencapai 50 persen atau lebih. Di hadapan para stakeholders yang diantaranya Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Ia mendorong agar upaya capaian booster terus didorong sehingga Bali bisa segera lepas dari kondisi pandemi.
Dalam rapat ini para stakeholders sepakat untuk mendorong peningkatan cakupan vaksinasi Booster COVID-19 pada lanjut usia dan disabilitas sebagai kelompok rentan.
Untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif terhadap kondisi penanganan Covid18 Provinsi Bali saat ini, Dinas Kesehatan Provinsi Bali bersama dengan Australia Indonesia Health Security Partnership (AIHSP) mengundang beberapa narasumber dari pemerintah pusat yakni Kementerian Kesehatan, dari pemerintah daerah yakni Bappeda Provinsi Bali, Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia – Cabang Bali, dan Ketua Forum Komunikasi Risiko One Health Provinsi Bali.
Ketua Forum Komunikasi Risiko One Health Provinsi Bali Ir. I Gede Aryasena, M. Kes mengatakan pentingnya komunikasi risiko yang melibatkan semua unsur yang ada di Bali seperti desa adat, forum kemanusiaan, kelompok rentan termasuk relawan dan masyarakat untuk mempercepat pengendalian pandemi.
“Desa Adat harus dilibatkan sebagai garda terdepan,” kata pria yang juga Petengen Agung MDA Provinsi Bali (arn/jon)
