DENPASAR – Fraksi PDIP DPRD Bali kembali menjadi bemper Gubernur Bali Wayan Koster menyikapi pernyataan Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang menyebut tingkat hunian hotel bintang lima di Bali over booking menjelang Natal dan tahun baru (Nataru).
Pernyataan Ma’ruf Amin saat kunjungan ke Pasar Seni Guwang, Sukawati, Gianyar, Minggu (5/12/2021) itu viral di media sosial dan mendapat tanggapan dari komponen pariwisata yang menyebut laporan Gubernur Bali kepada Wapres tidak sesuai realita, bahkan memunculkan kesan ABS (asal bapak senang).
Menyikapi hal tersebut, Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya bersama Ketua Komisi III DPRD Bali Anak Agung Ngurah Adhi Ardhana memberikan klarifikasi khusus di Sekretariat DPRD Bali, Selasa (14/12/2021).
Bahkan, kedua politisi PDIP Bali itu juga memutar isi rekaman asli bukan hasil editan yang telah dipotong kemudian disebar di medsos sehingga memunculkan berbagai tafsiran yang negatif di masyarakat hingga komponen pariwisata hendak melakukan aksi demo.
Menurut Dewa Mahayadnya, Gubernur Wayan Koster sudah berjuang maksimal dalam pemulihan pariwisata Bali. Berbagai pertemuan juga telah digelar dengan para Duta Besar yang selama ini memberikan kontribusi besar akan kedatangan wisatawan mancanegara ke Pulau Dewata, seperti Australia, Jepang, Prancis, Romania, Thaiwan, Inggris serta negara lainnya.
Gubernur juga telah membuka pariwisata dengan tatanan kehidupan era baru sejak dua bulan lalu. Namun, beberapa negara kembali mengkhawatirkan warganya bepergian ke Bali setelah muncul Covid-19 warian baru Omicron.
“Segala kendala pariwisata di Bali sudah diusahakan oleh Bapak Gubernur secara pararel agar bisa menjalankan kebijakan yang tegak lurus sesuai apa yang diarahkab pemerintah pusat,” ungkap Dewa Jack–sapaan akrab Dewa Mahayadnya.
Ia berharap semua komponen pariwisata bersabar. Sesuai data yang dimilikinya, Bali secara total menerima kunjungan wisatawan domestik. Dewa Jack menyebut data penerbangan 9.000 hingga 12 ribu wisatawan domestik masuk dan keluar Bali. Sedangkan wisatawan asing baru beberapa mulai berdatangan.
“Biarkan kami bekerja secara pararel. Kalau ada kebijakan Gubernur Bali yang salah, Fraksi PDIP Bali yang pertama kali dan paling awal langsung menegurnya,” tegasnya.
Sementara, Ketua Komisi III Anak Agung Ngurah Adhi Ardhana menimpali, hampir dua bulan Bali sudah membuka diri sesuai arahan pemerintah pusat. Pergerakan ekonomi sudah mulai bergerak, tapi dalam pemulihan pariwisata tidak serta merta bisa mencapai titik normal layaknya sebelum pandemi Covid-19.
Menurutnya, pandemi Covid-19 mengharuskan Bali melakukan pola penyesuaian dalam tatanan kehidupan Bali era baru, tapi harus penuh kehati-hatian dan jangan sampai terjadi lonjakan kasus seeperti pada Juni dan Juli.
“Dalam dua bulan ini, geliat tourism domestik sangat baik dan PDIP mendorong semaksimal mungkin dengan harapan maksimal kunjungan wistawan domestik bisa mencapai 6,7 juta orang,” ujarnya.
Mengenai pernyataan semua kamar hotel berbintang over booking, Adhi Ardana menegaskan memang benar adanya. Namun, pesanan kamar hotel itu hanya dari wisatawan domestik.
Adhi Ardhana menambahkan, sesuai aturan protokol kesehatan dan mengantisipasi tidak terjadi ledakan kasus ketika pariwisata Bali dibuka, para pengusaha hotel tidak akan menjual semua kamar hotel melainkan hanya 50 persen.
Hal itu mempertimbangkan biaya perawatan, biaya operasional dan biaya pegawai sehingga untuk wisatawan domestik dengan hotel berbintang lima di kawasan Nusa Dua dinyatakan overbooking.
“Saat rombongan Wapres di Bali pada 3-4 Desember lalu, tingkat hunian di atas rata-rata 70 persen sehingga dengan hotel buka 50 persen pada hotel-hotel berbintang di Nusa Bali. Saat itu benar yang disampaikan tingkat hunian hotel oleh wisatawan domestik sudah penuh,” tandasnya. (arn)
