KARANGASEM—Penyidik Kejaksan Negeri (Kejari) Karangasem menahan mantan Kadis Sosial Karangasem IGB, setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan masker scuba senilai Rp 2,9 miliar, Rabu (24/11/2021).
Selain IGB, enam tersangka lainnya yang ditahan, yakni lima diantaranya pejabat Dinas Sosial dan eks pejabat Dinas Sosial. Mereka adalah GS, IWB, INR, IKSA, NKS dan IGPY.
Enam tersangka itu sebelumnya ada yang bertugas sebagai pejabat PPTK dan sebagai administrasi dalam mengadaan masker tahun 2020 lalu.
Pantauan dilapangan, keluar usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka selama tujuh jam yakni pukul 10.00 Wita dan berakhir pukul 17.00 Wita, IGB, GS dan IWB langsung dikeler ke mobil tahanan untuk dititipkan penahannya di sel tahanan Polsek Kota.
Sedangkan INR IKR dan NKS langsung dijebloskan ke sel tahanan Polsek Abang. Sedangkan NKS ditahan di Polsek Bebandem.
Kasi Intel Kejari Karangasem, IDG Semara Putra, mengatakan, penetapan tersangka dilakukan karena penyidik sudah memiliki dua alat bukti terkait pebuatan yang dilakukan para tersangka.
Dua alat bukti itu berupa keterangan saksi dan bukti surat.
“BPKP memang belum mengeluarkan hasil audit terkait kerugian yang dimunculkan dalam kasus itu. Tapi dari penghitungan yang kita lakukan, kerugian atas pengadaan masker scuba itu diperkirakan lebih dari 2 miliar rupiah,” ungkap Semara Putra.
Terkait perkembangan kasus itu, lanjut Semara Putra, tidak menutup kemungkinan akan ada penambahan tersangka, karena masih ada pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan masker itu.
Saat ini Kejari Karangasem masih fokus pada penanganan terhadap tersangka IGB dkk, karena ketujuh tersangka memiliki hubungan berkaitan dengan pengadaan masker, baik sebelum proses hingga setelah proses pengadaan masker itu dilakukan.
Sementara itu, kuasa hukum tersangka Pande Gede Jaya Saputra SH, mengatakan, pengadaan masker scuba Dinas Sosial ada keterlibatan mantan Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri dalam memberikan disposisi terhadap pengadaan masker tersebut.
“Klien kami mengatakan, pengadaan masker itu dilakukan karena ada diposisi dari bupati,” terangnya.
Dikatakan, penyidik menyatakan, seharusnya pengadaan masker itu rangkap tiga berdasarkan surat edaran dari kementerian kesehatan dan bukan masker scuba.
“Surat Edaran Kemenkes ini sudah masuk masuk ke Dinas Kesehatan tetapi tidak disampaikan ke Dinas Sosial, klien kami sudah membuat masker sesuai telahaan staf, tidak disebutkan harus masker rangkap tiga, cuma masker non medis dan kain,” jelasnya.
Seperti diketahui, tim penyidik Kejari Karangasem saat ini sedang menangani kasus dugaan korupsi pengadan 512 ribu masker scuba tahun 2020 di Dinas Sosial Kabupaten Karangasem senilai Rp 2,9 miliar.
Sebelum dilakukan penetapan tersangka, tim penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 60 orang saksi (wat,yan)
