Bawaslu Bali Sebut Regulasi Tidak Sinkron Jadi Polemik Pemutakhiran Data Pemilih

0
146
Bawaslu Bali menggelar rapat pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.
Bawaslu Bali menggelar rapat pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

GIANYAR – Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Bali, I Wayan Widyardana Putra mengatakan,  adanya regulasi tidak sinkron menjadi polemik dalam pemutakhiran data pemilih yang saat ini sedang berjalan.

Menurutnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 yang menyebutkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota tidak boleh melakukan akses secara penuh terhadap data penduduk menjadi kendala dalam melakukan pemutakhiran data pemilih karena adanya keterbatasan dalam akses data.

“Permasalahan daftar pemilih selalu menjadi sebuah momok yang cukup membuat dinamika dalam penyelenggaraan pesta demokrasi dari tahun ke tahun,”ujar I Wayan Widyardana Putra saat rapat pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tahun 2021 pada Jumat (12/11/2021).

Diskusi itu bertujuan sebagai upaya dalam mencari sebuah solusi bersama terhadap persoalan yang terjadi karena regulasi tidak dimungkinkan untuk di rubah.

“Dalam regulasi yang tidak dapat diubah dewasa ini, bagaimana kita bisa mencarikan sebuah solusi atas permasalahan yang kita hadapi bersama,”ungkapnya.

Kordinator Divisi Hukum, Humas dan Data Informasi Bawaslu Bali, I Ketut Rudia yang hadir pada rapat itu mengungkapkan, pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU telah sesuai dengan data pemilih terkini. Namun, apabila disinkronkan kembali dengan data penduduk potensial pemilih pemilu, data yang telah dibersihkan saat pemutakhiran data pemilih berkelanjutan akan muncul kembali.

Sementara, Kepala Bidang Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali, I Wayan Eka Wiata menyampaikan, pihaknya menerima satu sumber data dengan apa yang diperoleh Bawaslu dan KPU. Menurutnya, permasalahan yang terjadi akibat kurangnya kesadaran masyarakat untuk update data kependudukan.

“Kami menerima data yang sama dangan Bawaslu dan KPU. Datanya bersumber dari Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementrian Dalam Negeri. Permasalahan yang terjadi adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengupdate data kependudukan karena data pada Disdukcapil berbasis pada administrasi. Sedangkan data pemilih berkelanjutan berbasis aktual dan terkini,” jelas Eka Wiata. (arn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

8 − five =