DENPASAR – Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama secara tegas mengingatkan kepada CEO Wilayah Bali-Nusra Pelindo Denpasar, agar dalam pengembangan pembangunan Pelabuhan Benoa, tidak ada lagi pembangunan hotel. Pengembangan Bali Maritime Tourism HUB (BMTH) yang sedang dibangun saat ini, nanti harus benar-benar dapat dinikmati masyarakat Bali. Jangan sampai, setelah proyek pengembangan Pelabuhan Benoa yang notabena sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia, juga harus dapat diinikmati masyarakat Bali.
Pengembangan Pelabuhan Benoa harus bisa membuat Bali bertambah maju, rakyatnya juga semakin maju pun demikian dengan pengusahanya juga ikut maju. Jangan sampai terjadi, Pelindo tersenyum dan rakyat Bali menangis demikian tenaga kerjanya tidak mendapat kesempatan bekerja. Penegasan itu disampaikan Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama saat melakukan kunjungan kerja bersama semua Komisi di DPRD Bali ke Pelabuhan Benoa, Denapasar Senin 27 September 2021.
Nyoman Adi Wiryatama mengatakan, pengembangan pembangunan Pelabuhan Pelindo harus sesuai dengan pembangunan yang dicanangkan oleh Gubernur Bali Wayan Koster sesuai visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Menurut Adhi wiryatama, ada beberapa Open Stage dengan menampung 3000 penonton dan tempat-tempat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dipersiapkan di kawasan Pelindo agar tidak kontra produktif dengan program pembangunan Pusat Kebudayaan Bali (PKB) yang dibangun di Kabupaten Klungkung.
Pun demikian dengan UMKM yang dikucurkan dana oleh presiden guna membantu pembenahan UMKM di Bali seperti di Pasar Sukawati Gianyar jangan sampai kosong. Sebaliknya antara pembangunan PKB di Klungkung dan UMKM di Gianyar bisa simetris dengan pengembangan pembangunan di Pelabuhan Benoa.
Khusus adanya wacana pembangunan hotel dikawasan Pelindo, Adi Wiryatama menyarankan pembangunan hotel ditiadakan. Sebab, di Denpasar sudah banyak hotel dan kalau Pelindo kembali membangun hotel, sudah dipastikan hotel di Denpasar-Sanur pasti akan bangkrut.
“Pelindo jangan bangun hotel lagi, sehingga kebagian rakyatnya.biarkan hotel-hotel dan home stay sekitatnya yang melayani sehingga hotel dikawasan Denpasar Sanur tetap bisa eksis,” pintanya.
Dalam kesempatan tersebut Adi Wiryatama mengingatkan ada kawasan suci berupa purayang disusung nelayan pencari udang. Pura ini diharapkan tetap berdiri kokoh dan untuk nelayan masyarakat lokal agar dibuatkan bangsal atau tempat untuk bersandarnya perahu-perahu nelayan lokal.
Sementara Ketua Komisi IV Gusti Putu Budiarta menyampaikan, ketika menjadi pelabuhan internasional akan menjadi tantangan masyarakat Bali, apakah masyarakat Bali bisa menikmati kue dari hasil pengembangan yang dilakukan Pelindo.
Sebelumnya masyarakat Pedungan susah sekali memasuki areal Pelindo untuk kegiatan upacara melasti. Saat ini dengan pengembangan sudah disiapkan tempat melasti.
Sementara Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya menyampaikan, Home Port yang dibangun oleh Pelindo harus memenuhi standar internasional. Kalau keberadaan Home Port yang dibangun tidak memenuhi standar internasional sehingga Australia dan Singapura bisa ada si Benoa. Pelindo bisa melihat Home Port yang ada di Miami.
Sementara Ketua Komisi I Nyoman Adnyana juga mengingatkan, pembangunan ini yang diberikan kepada masyarakat Bali menjadi kontra produktif nantinya. Pihaknya lebih senang, Pelindo mendatangkan wisatawan ke Bali akan tetapi tidak mengelola pariwisata. Menurutnya, yang terjadi selama ini, ketika pembangunan sudah selesai, masyarakat Bali hanya menjadi penonton setia yang diam, tenang, sabar dan sabar seperti siraman rohani dari guru piritual Gde Prama.
“Contoh bandara Ngurah Rai,”ujarnya.
Sementara CEO Pelindo wilayah Bali Nusra, Ali Sodikin menyampaikan pengembangan Pelabuhan Benoa akan menjadi daya tarik pelabuhan wisata. Beberapa waktu lalu, pengusaha pariwisata sudah sempat ngumpul bareng dan pengisian UMKM nantinya seluruhnya bisa masuk dari Bali. Untuk pembangunan hotel, merupakan kebijakan Pelindo agar tetap ada hotel di pelabuhan sebagai penunjang pelabuhan.
“Untuk kapal pesiar yang turun di Benoa diwajibkan 60 persen dari 3000 penumpang bisa bekerjasama dengan pariwisata lokal. Terkait dengan usulan nelayan sudah diakomodir dalam penataan tempat kelompok nelayan. Perahu-perahu nelayan bisa dimaksimalkan untuk angkutan wisata ke penangkaran Penyu,” pungkasnya. (arn)
