Nyoman Gde Wandira Adi bersama Ni Kadek Turkini
BULELENG – Wakil rakyat di DPRD Kabupaten Buleleng mengaku prihatin terhadap fenomena menggelikan dimana setelah Perda Kabupaten Buleleng tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) ditetapkan, kasus tindak kekerasan terhadap anak justru meningkat.
Sejumlah Sri Kandi DPRD Buleleng bahkan mengaku miris, karena regulasi berupa Perda PPA yang dibuat dengan biaya mahal serta curahan tenaga dan pikiran justru tidak mampu memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
“Memperhatikan masih tingginya kasus kekerasan terhadap anak, meski Perda PPA sudah ditetapkan, membuat saya selaku pribadi dan Ketua Pansus pembentukan Perda PPA merasa miris, apanya yang salah dan dimana persoalannya ?” ungkap Ni Kadek Turkini, Rabu, 15 September 2021.
Didampingi Ketua Komisi IV DPRD Buleleng, Luh Hesty Ranitasari, mantan Ketua Pansus Ranperda PPA ini menegaskan miris karena masih banyaknya kasus kekerasan terhadap anak seperti dugaan pencabulan anak di Desa Tista Kecamatan Busungbiu yang baru dilimpahkan ke Kejari Buleleng dan kasus kekerasan terhadap Dayu Cinta di Kecamatan Banjar, yang tidak jelas proses hukumnya ssmpai korban meninggal dunia.
“Hal ini membuat saya, miris dan prihatin sehingga mengusulkan kepada Ketua Dewan dan Ketua Komisi IV segara di lakukan evaluasi dan pemenuhan alat kelengkapan sebagai pengawal sekaligus pengawas Perda PPA,” tandas Turkini dibenarkan Ranitasari.
Selaku Ketua Komisi IV, Ranitasari menyatakan segera menggelar RDP dengan instansi terkait dan mendorong pembentukan Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Daerah Buleleng.
Senada dengan Turkini dan Ranitasari, Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Buleleng, Nyoman Gde Wandira Adi mengungkapkan, saran dan masukan terkait evaluasi Perda PPA sudah diakomodir dengan melaksanakan diskusi dan konsultasi ke Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Daerah (KP2AD) Provinsi Bali.
“Dari hasil diskusi dan konsultasi, KP2AD Bali membenarkan Perda PPA belum bisa maksimal, menekan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selain pemenuhan sarana prasarana, birokrasi juga menjadi kendala instansi terkait dalam memfasilitasi pelaksanaan program perlindungan terhadap perempuan dan anak,” ungkap Wandira.
Ditambahkan, KP2AD Provinsi Bali menyarankan pembentukan KP2AD Kabupaten/ Kota se-Bali sebagai lembaga independen, pengawas sekaligus eksekutor Perda PPA.(kar)
