Belajar Online, SPP 5,4 Juta Jadi Sorotan Dewan

0
248

DENPASAR – Orang tua siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Denpasar mengeluhkan besarnya biaya SPP diakhir tahun yang harus dibayar oleh siswa yang menamatkan pendidikannya tahun ini. Meski selama tahun ajaran 2020-2021 semua siswa kelas III sampai tamat, belajar online. Sayangnya, biaya SPP harus tetap dibayar penuh sebesar Rp 5.400.000. Sama sekali tidak ada keringanan diberikan pihak sekolah di tengah pandemi Covid-19.

Selain karena pandemi, tidak ada kegiatan belajar mengajar di sekolah. Siswa kelas III yang tama tahun ini, kegiatan belajar mengajar semua dilakukan via online. Tidak ada belajar mengajar dilaksanakan melalui tatap muka langsung di kelas.

“Pengaduan ini datang dari orang tua siswa, seharusnya ada kebijakan dan diberikan keringanan untuk pembayaran SPP apalagi ditengah pandemi Corona-19,” pinta Ketua Fraksi Golkar DPRD Bali Wayan Rawan Atmaja via telepon, Kamis (15/7).

Menurut Rawan Atmaja yang juga anggota Komisi IV DPRD Bali yang membidangi Pendidikan dan Kesejahteraan, pengenaan biaya SPP memang merupakan kebijakan yang harus dijalankan oleh kepala sekolah. Namun, satu hal yang harus diingat situasi pandemi Covid-19, siswa tdak belajar secara tatap muka melainkan via online. Seharusnya, diambil kebijakan sekolah yang lebih bijaksana sehingga mampu memberikan keringanan kepada siswa dan orang tuanya tidak membayar biaya SPP secara penuh.

“Kalau situasi normal tidak ada pandemi dan belajar disekolah secara penuh, bagi kami tidak masalah. Kalau setahun tidak ada belajar tatap muka, setidaknya ada keringanan 50 persen dari nilai yang harus dibayar,” pintanya tegas

Rawan Atmaja mengatakan disitiasi sulit ini, orang tua siswa juga serba salah. Bagaimana tidak, kalau tidak dibayar Ijazah si anak ditahan karena SPP belum lunas. Kalau dibayar lunas, orang tua harus ngutang sana sini. Disinilah perlu ada kebijakan baik dari sekolah maupun Dinas Pendidikan Provinsi Bali.

Rawan Atmaja menambahkan, tahun ini menjadi pelajaran dan pada tahun ajaran 2021-2022 harus ada kebijakan untuk meringkankan beban siswa baik yang akan menyesaikan pendidikannya pada kelas III maupun siswa yang masih sekolah. Pembayaran biaya SPP setiap bulannya harus diberikan keringanan, situasi ekonomi carut marut begini dan sangat sulit ditengah pandemi sekarang ini, mencari uang sangat susah.

Persoalan ini sebagai pengaduan dari orang tua siswa yang tidak mau disebutkan namanya, Ketua Fraksi Golkar DPRD Bali Wayan Rawan Atmaja berjanji akan melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali.

“Kami akan koordinasikan dalam rapat komisi, kalau perlu biaya SPP di tengah pandemi nilainya kami turunkan,” pungkasnya. (arn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here