GIANYAR – Pembuang sampah medis di Keluarahan Bitera, Kecamatan Gianyar, akhirnya terkuak. Pelaku merupakan oknum pegawai RSUD Sanjiwani yang membuka praktik swasta.
Hal itu terungkap dalam pertemuan Komisi IV DPRD Gianyar bersama RSUD Sanjiwani, Dinas Kesehatan, dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Gianyar, Kamis 10 Juni 2021.
Terungkapnya pelaku berdasarkan penelusuran nomor telepon pada tumpukan sampah yang ketika dihubungi milik seorang warga usai berobat di sebuah praktek perawat di Gianyar. Hanya pada rapat itu tidak diungkapkan identitas pelaku.
Anggota Komisi IV Ngakan Ketut Putra tidak menyalahkan RSUD Sanjiwani. Sebab, perbuatan yang dilakukan oknum pegawai di luar tugas rumah sakit. “Saya tahu dari dulu pengelolaan sampah di RSUD Sanjiwani sudah bagus. Informasi yang saya dapat, yang membuang sampah di Bitera itu adalah oknum pegawai kontrak RSUD Sanjiwani. Terkait persoalan hukum merupakan ranah polisi. Namun, kami tetap menginginkan RS Sanjiwani dan Dinas Kesehatan memberikan sanksi sebagai efek jera,” tegasnya.
Sementara, Wakil Dikretur RSUD Sanjiwani Ida Ayu Made Sasih menyampaikan, meskipun terduga pelaku bekerja di RSUD Sanjiwani, tapi sampah yang dihasilkan tidak ada kaitannya dengan rumah sakit karena sampah dihasilkan dari praktik mandiri.
“Itu oknum. Itu sudah oknum, bukan rumah sakit. Dari kami di RSUD Sanjiwani pengelolaan sampah medis sudah jelas. Kami bekerja sama dengan pihak ketiga. Kalau oknum, biar nanti atasan yang menegur dan untuk sanksi itu kewenangan Dinas Kesehatan,” ujarnya.
Sementara, dari Dinas Kesehatan akan bersurat ke Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Gianyar agar memantau dan memperketat pengawasan anggotanya dalam mengolah sampah medis. Namun, tindakan yang akan dilakukan itu tidak membuat DPRD puas.
Dewan meminta Dinas Kesehatan bersama DLH melakukan langkah nyata yaitu mendata prakti swasta dan mandiri yang melakukan pengelolaan sampah medis. “Kami mau agar praktik swasta dan praktik mandiri didata, dipastikan mereka telah mengelola sampah medis dengan baik dan juga harus ada pengawasan terhadap pegawai rumah sakit pemerintah di luar jam kerja agar jangan sampai terjadi lagi seperti ini,” pinta Ngakan Ketut Putra.
Kepala DLH Gianyar Ni Made Mirnawati menjelaskan, pihaknya tidak memiliki kewenangan dalam mengelola sampah medis. “Kami hanya berwenang memberikan rekomendasi teknis tempat penyimpanan limbah B3. Di Gianyar hanya dikeluarkan perizinan penampungan limbah sementara. Mereka wajib melakukan kerjasama dengan pihak ketiga,” ujarnya.
“Soal sampah di Bitera, kami sudah bersurat ke semua pelayan kesehatan di Kabupaten Gianyar agar tidak membuang sampah medis sembarangan. Itu sebagai bentuk tanggung jawab kami di DLH,” tandas Mirnawati. (jay)
