Dinilai ‘Mandul’, Bapemperda DPRD Buleleng Segera Evaluasi Perda PPA

0
240
Ketua Bapemperda Nyoman Wandira Adi didampingi Ni Kadek Tukini, segera evaluasi Perda PPA

BULELENG – Peringatan Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriatna terkait banyaknya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buleleng yang dinilai mandul, mendapatkan tanggapan banyak pihak. Salah satunya, wakil rakyat yang tergabung dalam Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Buleleng.

“Terkait dengan Perda yang telah diselesaikan tahun-tahun sebelumnya namun belum terealisasi. Apa yang menjadi kendala, akan segera dilakukan evaluasi bersama dengan eksekutif,” tandas Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Buleleng, I Nyoman Gede Wandira Adi, Rabu, 9 Juni 2021.

BACA JUGA:   Pengguna Tol Bali Mandara Turun 75 Persen

Didampingi anggotanya, Ni Kadek Turkini, Vokalis Dewan dari Fraksi Partai Golkar ini mengungkapkan salah satu Perda yang belum terealisasi sejak ditetapkan tahun 2019 adalah Perda Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

“Perda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak ini perlu dievaluasi, karena ditengah maraknya kasus yang bersentuhan dengan perempuan dan anak di Kabupaten Buleleng, justru tidak berfungsi. Dimana, korban disamping phisikis juga dirugikan secara material seperti beban biaya visum, transportasi, pendampingan dan lainnya,” tandas Wandira dibenarkan Sri Kandi DPRD Buleleng Kadek Turkini yang mengaku gerah karena Perda yang diharapkan jadi solusi justru tak berfungsi.

BACA JUGA:   Pakai Masker Dengan Benar, Dapat Hadiah Nasi Jinggo

Selain belum ditindaklanjuti dengan pembuatan peraturan bupati (Perbup) sebagai penjabaran secara teknis, implementasi tentang bebas biaya visum et repertum bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasab pada Perda Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2019, juga bertentangan dengan Perda Kabupaten Buleleng Nomor 20 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

BACA JUGA:   Hari Pertama, 23 Orang Tak Pakai Masker Didenda Rp 100 Ribu

“Tidak sinkronnya Perda PPA dengan Perda Retribusi Layanan Kesehatan serta belum dibuatnya Perbup sebagai penjabaran Perda Nomor 5 tahun 2019, merupakan kendala yang harus segera dicarikan solusi. Sehingga, tak ada lagi perempuan dan anak korban kekerasan yang tidak mendapat keadilan karena terkendala biaya visum,” pungkasnya. (kar)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here