MANGUPURA- Dalam rangka membangun kompetensi, persamaan persepsi dan visi misi dalam melaksanakan pembangunan di daerah. Bupati Badung Nyoman Giri Prasta dan Wakil Bupati Badung Ketut Suiasa bersama 101 Bupati/Walikota petahana dan Wakil Bupati/Wakil Wali Kota petahana, mengikuti Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri yang dilaksanakan dengan metode Hybrid/Blended Learning, yaitu gabungan metode tatap maya selama lima hari di daerah masing-masing, dan metode tatap muka selama tiga hari di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri, Senin 7 Juni 2021 bertempat di Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Badung.
Pembekalan Kepemimpinan dibagi dua gelombang, gelombang pertama pembelajaran tatap maya yang diikuti 102 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah petahana dilaksanakan mulai 7 hingga 11 Juni 2021. Sementara untuk pembelajaran tatap muka akan dilaksanakan mulai 29 Juni hingga 1 Juli 2021 mendatang di BPSDM Kemendagri dengan menerapkan prokes.
Mendagri Tito Karnavian dalam sambutannya saat membuka secara resmi pembekalan kepemimpinan menyampaikan, acara pembekalan ini merupakan amanah Mendagri dalam melakukan pengembangan SDM khususnya yang berkaitan dengan tugas pelaksanaan pemerintahan daerah. Salah satunya dengan penguatan kemampuan kepala daerah.
“Di tahun 2020 kita sudah melaksanakan Pilkada Serentak di 270 daerah dan sudah dilakukan pelantikan di bulan Februari. Kepada para kepala daerah petahana yang sudah memiliki jam terbang dalam memimpin daerah, kami ingin materi yang disampaikan para narasumber dapat memperkaya pengetahuan dan kemampuan dalam menghadapi tantangan ke depan. Kita akan sampaikan materi update aplikatif bukan lagi diberikan berupa teori,” ujarnya.
Ditambahkan Tito karnavian, setelah melakukan pengamatan secara langsung di beberapa daerah pihaknya menemukan perbedaan kinerja dari para kepala daerah, dimana ada kepala daerah yang memiliki visi jelas, leadership jelas, mampu merangkul Forkopimda, mampu membangun hubungan yang baik ke Pusat, juga mampu membangun sinergitas kesamping dan kebawah. Sehingga kinerja dari berbagai indikator bagus salah satunya IPM yang tinggi.
“Tapi disisi lain ada juga daerah yang tidak maju, hubungan dengan Forkopimda tidak sehat sehingga saling mengeluarkan taring masing-masing. Hubungan kesamping tidak harmonis dengan DPRD, sehingga deadlock, ada juga kepala daerah yang betrok dengan provinsi dan pemerintah pusat. Bahkan ada juga hubungan kebawah tidak bagus, oleh karena itu momentum kegiatan pembekalan ini sebagai bahan introspeksi,” tegasnya.
Tito Karnavian kemudian mengingatkan kepala daerah yang sudah dilantik agar memanfaatkan secara maksimal waktu yang tersedia di tahun 2021 sampai pertengahan tahun 2023 untuk bekerja membangun daerah dan mensejahterakan masyarakat. Mengingat tahun 2024 akan dilaksanakan kembali Pilkada secara serentak.
“Kita ada Pilkada lagi artinya kerja efektif di tahun 2021 sampai pertengahan tahun 2023. Karena menjelang pilkada kemungkinan bapak/ ibu yang akan mengikuti kontestasi maka mindsetnya akan terpengaruh kegiatan politik. Untuk itu waktu efektif yang ada, gunakan untuk membuat perubahan di wilayah masing, saya mengingatkan dari awal visi misi presiden jadi pegangan dalam membangun SDM, pendidikan dan kesehatan,” ucapnya seraya meminta kepala daerah untuk menganggarkan biaya sektor pendidikan 20 % dari APBD dan biaya sektor kesehatan 10 % dari APBD daerah.
Sementara itu Bupati Badung Nyoman Giri Prasta usai mengikuti acara pembukaan pembekalan kepemimpinan menyatakan pihaknya selalu tegak lurus dengan aturan dan arahan yang diberikan pemerintah pusat melalui Kemendagri dalam pengelolaan pemerintah daerah. Seperti dalam hal peningkatan IPM yang meliputi peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan maupun dalam hal peningkatan penyediaan lapangan kerja maupun pembangunan infrastruktur yang bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat luas.
“Kami di Kabupaten Badung selalu merujuk visi misi Presiden Jokowi dalam melaksanakan pembangunan di daerah melalui 5 prioritas pembangunan 2019-2024 yang meliputi pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, reformasi birokrasi dan transformasi ekonomi. Sehingga bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat, oleh karena itu program di Kabupaten Badung selalu kita sinergikan dengan program pusat,” jelasnya.(lit)
