Buru Penjarah Hutan TNBB, Dandim ‘Warning’ Warga Sumber Kelampok

1
877
Rapat penanganan illegal loging disertai pengancaman di TNBB, Dandim peringatkan warga Desa Sumber Kelampok

BULELENG – Adanya penjarahan hutan disertai pengancaman puluhan warga terhadap aparat Polisi Hutan di Taman Nasional Bali Barat (TNBB),disikapi serius Dandim 1609/Buleleng Letkol Inf Mohhamad Windra Listrianto. Selain komit membantu ‘memburu’ penjarah Pohon Sonokeling di areal TNBB Dandim Windra juga mewarning (ingatkan) warga Desa Sumber Kelampok, Kecamatan Gerokgak.

“Jangan tanya apa yang diberikan negara kepadamu, tapi tanyalah apa yang sudah kamu berikan kepada negara,” tandas Dandim 1609/Buleleng, Letkol Inf Windra Listrianto, Rabu, 2 Juni 2021 pada pertemuan di Gedung Rakyat DPRD Kabupaten Buleleng.

BACA JUGA:   Mediasi Gagal, Pengadaan Lahan Shortcut Melalui Konsinyasi

Dandim menegaskan, penjarahan atau penebangan pohon secara liar di kawasan Hutan Taman Nasional Bali Barat (TNBB) sudah sangat mengkhawatirkan.

“Bukan hanya di wilayah Buleleng tapi juga Jembrana dan hal ini harus disikapi bersama-sama. Saya minta, warga masyarakat membantu aparat untuk menjaga, menunjuk siapa pelakunya sehingga bisa diproses secara hukum,” tandas Dandim Windra setelah mendengar jawaban warga Syahrawi dan Sahlan yang mengaku sempat mencuri kayu hanya pada tahun 2013-2015 silam.

BACA JUGA:   DOKU Dorong Digitalisasi Transaksi di PD. Pasar Singaraja

Menghindari debat kusir, Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Gede Supriatna langsung mengakhiri pertemuan dan menyampaikan kesimpulan. Dari aspirasi yang disampaikan serta usul saran dari Kejari, Kasatreskrim dan utusan Dinas Kehutanan Provinsi Bali serta warga masyarakat, ada dua hal yang harus disikapi bersama yakni aspek hukum dan sosial.

BACA JUGA:   Curi Motor, Redisivis Kambuhan Dihadiahi Timah Panas

“Aspek sosial, yakni keingian warga untuk bisa terlibat dalam pengelolaan hutan patut diapresiai dan dicarikan solusi sehingga tidak terjadi illegal loging,” ungkapnya.

Sementara aspek hukumnya, selain ketegasan aparat terhadap pelaku illegal loging, juga harus dibarengi dengan ketegasan instansi terkait dalam pemberian ijin pengelolaan hutan desa.

“Apabila terindikasi kuat terjadi pidana, harus ditindak. Demikian juga dengan perjanjian pengelolaan hutan, kalau tidak sesuai ya ijinnya dicabut,” pungkasnya. (kar)

1 KOMENTAR

  1. Di balik maraknya ilegal logging saat ini..
    Apakah ada keterkaitan pihak kedua… ketiga.. Dst.. Mohon wartawan juga cari info yg jelas/jangan hanya memberi info sepihak, tapi cari juga… Siapakah petugas/aparat yg juga terlibat dibalik maraknya ilegal loging tersebut…

    Kenapa masyarakat bebas bawak kayu ilegal didepan kantor kehutanan dan pos polisi pejarakan…?

    Kenapa juga masyarakat bebas bawak kayu ilegal di daerah selatan cekik hingga sumbersari..?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here