MANGUPURA – Memastikan program Krama Badung Sehat (KBS) jalan terus, Komisi IV DPRD Badung , menggelar rapat kerja (raker) dengan sejumlah organisasi perangkat daerah seperti Dinas Kesehatan, RSD Mangusada, BPJS Kesehatan, Dinas Sosial, Bappeda serta BPKAD, Kamis (07/1/2021).
Salah satu yang dibahas adalah keberlanjutan KBS di tengah pandemi covid-19 saat ini. KBS merupakan jaminan kesehatan bagi krama Badung untuk meng-cover 17 item atau kasus penyakit yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan seperti pemasangan ring jantung, ketergantungan obat maupun alkohol, sunat tanpa kaitan medis dan sebagainya. Program ini berjalan dengan baik hingga tahun 2020 yang lalu.
Namun sejak memasuki 2021, anggaran untuk KBS yang sudah disiapkan Pemkab Badung tidak bisa masuk karena terbentur sistem administrasi (SPID) JKN sesuai ketentuan Permendagri. Karena itu, pihaknya khawatir pelayanan kesehatan bagi krama Badung untuk kasus penyakit yang tak ditanggung BPJS Kesehatan tak bisa dilayani. Untuk inilah, Komisi IV DPRD Badung meminta penjelasan kepada sejumlah OPD.
Kadis Kesehatan Badung Nyoman Gunarta tak menampik hal tersebut. Karena terbentur sistem atau administrasi permendagri, dia khawatir pelayanan kesehatan bagi krama Badung akan terganggu, termasuk kerja sama dengan delapan rumah sakit yang sudah berjalan selama ini yang melayani kesehatan krama Badung. Walau begitu, Gunarta menyatakan sudah melakukan pendekatan ke Kemendagri agar anggaran KBS tetap bisa terposting sehingga layanan kesehatan masyarakat tak terganggu.
“Komunikasi sudah terjalin dan saat ini kami masih menunggu jawaban pihak Kemendagri,” ujar Gunarta.
Walau begitu, dalam masa transisi ini, Ketua Komisi IV DPRD Badung Made Sumerta meminta Dinas Kesehatan dan RSD Mangusada melakukan komunikasi intens dengan masyarakat Badung terkait kendala postingan anggaran untuk KBS ini. Yang perlu dilakukan adalah pada masa transisi ini, masyarakat akan dilayani di RSD Mangusada untuk kasus-kasus penyakit yang tak di-cover BPJS Kesehatan.
Tanpa komunikasi ini, Sumerta yang juga Bendesa Adat Pecatu tersebut khawatir masyarakat akan ribut. Sebab sebelumnya bisa dilayani di mana saja, sekarang tidak.
“Jangan sampai masyarakat ribut karena persoalan ini,” ujarnya.
Sumerta juga menyoroti belum semua warga Badung ter-cover BPJS Kesehatan. Saat ini masih ada sekitar 2,22 persen atau 11.000 lebih warga yang belum masuk BPJS Kesehatan. Untuk itu, Sumerta pun menugaskan Dinas Kesehatan untuk berkoordinasi dengan Capil melacak warga yang belum masuk BPJS Kesehatan.
“Cari datanya segera sehingga semua krama Badung ter-cover layanan kesehatan ini,” tegasnya. (lit)
