DENPASAR – Serangkaian Hari Pers Nasional (HPN) 2021, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat kembali menggelar Anugerah Kebudayaan untuk 10 bupati/walikota yang dinilai komit dan berpihak kepada kebudayaan serta media massa.
Hal tersebut terungkap dalam webinar yang dihelat PWI Pusat diikuti para bupati/walikota, APKASI, APEKSI, PWI Provinsi, serta para wartawan, Jumat (9/9/2020). Hadir sebagai narasumber Ketua Umum PWI Atal S Depari dan Pelaksana Anugerah Kebudayaan PWI Yusuf Susilo Hartono.
Pendaftaran Anugerah Kebudayaan dibuka 10 Oktober-15 November 2020. Atal S. Depari dalam sambutannya mengundang seluruh pemimpin daerah di Indonesia untuk ikut berpartisipasi dalam hajatan ini. ” Saya yakin setiap daerah memiliki kekayaan budaya yang khas. Bagian terpenting dari pembangunan adalah membangun budayanya dan banyak pemimpin di daerah memberikan perhatian besar terhadap kebudayaan,” kata Atal S. Depari.
Menurutnya, banyak kota-kota di Indonesia belakangan ini mengangkat kearifan lokal seperti seragam pegawai memakai pakaian adat, ada juga seperti di Ambon menjadikan musik sebagai ikon kota sehingga menjadi kota musik. “Event-event budaya cukup banyak. Nah, kami yakin para bupati dan walikota memiliki komitmen di bidang kebudayaan. Untuk itu, kami mengundang agar turut serta berpartisipasi dalam Anugerah Kebudayaan 2021 ini,” ajaknya.
Sementara, Yusuf Susilo Hartono menjelaskan secara umum mengenai Anugerah Kebudayaan untuk bupati/walikota. ” Apabila peran pemimpin peduli akan kebudayaan maka budayanya pasti maju. Sebaliknya, bila pemimpinnya tak peduli justru kebudayaannya mundur,”ungkapnya.
Yusuf menambahkan, ada sejumlah aspek yang akan dinilai dalam Anugerah Kebudayaan ini. Namun, sebelum dilaksanakan seleksi penilaian, para bupati/walikota dipersilahkan mengajukan proposal ke PWI Pusat atau panitia pelaksana Anugerah Kebudayaan HPN 2021. ” Syarat proposal juga kita tentukan. Tebalnya proposal 25-30 halaman dilampiri video berdurasi 5-7 menit. Kami ingatkan anugerah ini untuk bupati dan walikota, bukan daerahnya,” jelasnya.
Dalam proposal, terdapat lima aspek kebudayaan yang dijadikan penilaian. Pertama, gambaran umum daerah. Kedua, ringkasan pemanfaatan, pembinaan, pengembangan dan pelindungan kebudayaan (PPKB). Ketiga, seputar kerja kebudayaan dan seputar program event prioritas di bidang kebudayaan, dukungan anggaran rutin dan sarana prasarana. Keempat, pemanfaatan media massa dan medsos. Kelima, dalam menghadapi Covid-19, seperti apa aspek penanganan pandemi secara kesehatan yang dilaksanakan daerahnya. Selain proposal, kelima aspek tersebut juga di videokan. ” Dari sejumlah pendaftar bupati atau walikota, kami akan memilih 20 besar. Karena masih dalam kondisi pandemi, kami lakukan komunikasi secara daring, ” jelasnya.
Bupati dan walikota terpilih nantinya dicari 10 besar dan dilakukan penilaian pendalaman melalui wawancara yang direncanakan berlangsung di Kantor PWI Pusat. ” Mudah-mudahan tahun 2021 situasi bisa kembali normal dan tes wawancara kita laksanakan di Jakarta. Jadi, situasinya kita menyesuaikan,” tandasnya.
Sementara, tim dewan juri yang dilibatkan diantaranya PWI Pusat, akademisi, budayawan, wartawan budaya. Penghargaan Anugerah Kebudayaan diserahkan pada peringatan HPN 2021, 9 Februari 2021 di Jakarta. (sur)
