Pilkada Jalan Terus, KPU Bali Pertegas Soal Prokes

0
41

DENPASAR – Angka kasus yang belakangan ini terus meningkat secara nasional termasuk Bali peningkatan terkonfirmasi poaitif Covid-19 mengalami peningkatan yang masih signifikan. Namun demikian, peningkatan kasus Covid-19, tidak menghentikan jalannya Pilkada serentak di Indonesia pada 272 Provinsi termasuk 6 kabupaten kota di Bali. Pemerintah Pusat telah memberi sinyal tidak ada penundaan Pilkada Serentak yang sudah dijadwalkan pada 9 Desember 2020 mendatang. Dengan penegasan tidak ada penundaan secara resmi disampaikan Presiden RI Joko Widodo melalui Juru Bicara Kepresidenan, Fadjroel Rachman, Senin kemarin (21/9), itu artinya Pilkada jalan terus yang menyisakan tiga tahapan lagi.

Seiring dengan Pilkada berjalan terus, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali kembali menekankan soal penerapan protokol kesehatan (prokes), khususnya dalam tiga tahapan yang masih tersisa sebelum hari penghitungan suara. Ketika tahapan yang dimaksudkan, penetapan calon tetap, pengundian nomor urut, hingga pelaksanaan masa kampanye.

Anggota KPU Bali I Gede John Darmawan mengatakan, beberapa hari terakhir ini mencuat disejumlah media adanya usulan untuk menunda Pilkada serentak dinilai sebagai usulan sah-sah saja. Namun, pihaknya kembali menegaskan, KPU merupakan lembaga yang bertugas melaksanakan undang-undang. “KPU itu lembaga pelaksana undang-undang. Yang dilaksanakan itu adalah penyelenggaraan pemilihan. Jadwal tahapan pilkada itu tidak ditetapkan KPU,” tegasnya di Denpasar, Senin (21/9/2020).

John Darmawan mengatakan, penundaan sudah sempat terjadi sebelumnya dari dijadwalkan 9 September, diundur menjadi 9 Desember dengan alasan Pandemi Covid-19. Menurutnya penundaan tersebut berdasarkan kesepakatan lembaga pemerintah yang dalam hal ini diwakili Menteri Dalam Negeri, Komisi II DPR RI, KPU selaku penyelenggara dan Bawaslu maupun DKPP sehingga dengan beberapa rapat dilaksanakan, disepakatilah, 9 Desember 2020

John Darmawan yang juga Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM ini, menambahkan, usulan penundaan pilkada itu sah saja dilakukan. Wajar dimunculkan. Terlebih, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang kemudian diundangkan ke dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 memberikan ruang untuk usulan semacam itu. “Dalam salah satu klausulnya memungkinkan terjadinya penundaan. Bila situasi pandemi Covid-19 di saat sekarang menunjukkan tren yang masih meningkat,”katanya sembari menambahkan harus berdasarkan kesepakatan dari tiga lembaga tadi. Kalau Pusat menyatakan tunda, ya kami di daerah akan menunda. Selagi belum ada perintah menunda, ya jalan terus.

Dari sisa tahapan yang ada, KPU sebagai penyelenggara telah membahas soal pentingnya penerapan prokes di sisa tahapan yang ada. Khususnya lagi pada saat masa kampanye yang akan dimulai dari 26 September 2020 sampai dengan 5 Desember 2020 mendatang. Dalam pembahasannya KPU menyampaikan kepada pihak-pihak terkait seperti Pasangan Calon, Tim pemenangan, Partai politik, maupun pihak terkait lainnya agar benar-benar menerapkan prokes secara ketat guna mencegah penularan Covid-19.

Dalam penerapan Prokes diinternal KPU memang sudah ketat. Masuk ke dalam saat pendaftaran, KPU memeriksa ketat. Serta membatasi jumlah orang yang masuk. Maksimal 15 orang. “Sorotan masyarakat saat paslon menuju ke KPU. Selama perjalanan ke KPU pendukung paslon bergerombol,”bebernya.

Berkaca pada pengalaman tersebut dalam tahapan yang masih tersisa, pihaknya mempertegas kembali soal penerapan prokes. Terutama pada saat masa kampanye nanti. Sesuai ketentuan yang disesuaikan dengan situasi pandemi, kampanye yang berbentuk pertemuan terbuka atau tertutup dibatasi maksimal 50 orang. Dalam situasi sekarang, pihaknya akan bersyukur bila memang rapat umum terbuka tidak diisi dengan acara hiburan seperti adanya konser ya g dipastikan pesertanya tidak akan dapat dibatasi. Pihaknya berharap semua Paslon, tim pemenangan dan partai politik bersama-sama membantu pemerintahdalam pengendalian Covid-19.

Sementara dalam masa kampanye, pihaknya juga mengingatkan kembali pembatasan dan penerapan prokes juga akan diperketat. Khususnya dalam tahapan yang paling dekat saat sekarang. Yakni tahap penetapan calon tetap dan pengundian nomor urut yang masing-masing dilaksanakan pada 23 September dan 24 September 2020. “Pada saat pengundian nomor urut, kalau dulu ramai-ramai, sekarang ini dibatasi hanya lima orang saja yang boleh datang ke KPU. Pihal yang bisa datanga ke KPU yakni pasangan calon, dua orang perwakilan partai politik atau koalisi, dan satu orang LO,” pungkasnya. (arn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here