Bawaslu menggelar Bimtek penyelesaian sengketa Pilkada
TABANAN- Dalam setiap perhelatan politik seperti Pilkada, tentu ada pihak yang tidak puas dengan hasil ataupun prosesnya sehingga melakukan gugatan ke MK. Terkait hal tersebut, Bawaslu Tabanan tentu harus mengantisipasi hal tersebut. Untuk memberikan pemahaman kepada seluruh petugas jajaran Bawaslu, Bawaslu Kabupaten Tabanan menyelenggarakan Bimbingan teknis Penyelesaian Sengketa antar peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020, bertempat di Warung CS Bedha, Bongan, Tabanan, Rabu (19/8/2020).
Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Tabanan I Made Rumada, Sebagai Narasumber Hadir dari Bawaslu Provinsi Bali I Ketut Sunadra Anggota/Kordiv penyelesaian sengketa Bawaslu provinsi Bali. Sunadra memaparkan dan menggarisbawahi yang menjadi obyek sengketa adalah Berita Acara (BA) dan surat keputusan (SK) yang dikeluarkan KPU. Dalam penyelesaian sengketa agar memahami dan mempedomani perbawaslu nomor 2 tahun 2020. “Pastikan setiap permohonan sengketa persyaratan formil dan materiilnya telah terpenuhi,” tandasnya.
IGP Suarnata Anggota/Kordiv Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Bawaslu Kabupaten Tabanan menambahkan , agar panwascam mempedomani formulir perbawaslu 2 tahun 2020 yakni formulir PSP 19 sampai dengan PSP 27.
Materi terakhir dibawakan oleh ketua Bawaslu Kabupaten Tabanan I Made Rumada. Dia memaparkan terkait dukungan kesekretariatan dalam melaksanakan setiap tugas pengawasan. Rumada juga menekankan semua yang dilantik sebagai pengawas bukan sebagai divisi,hilangkan ego sektoral. “Sistem kita adalah kolektif kolegial. Mari kita bersama mengawal proses jalannya pemilihan bupati dan wakil Bupati Tabanan yang berintegritas, demokratis, bermartabat dan sesuai dengan peraturan perundang undangan,” pungkasnya. (jon)
