Lost Contac dengan Kadis Pendidikan,Tuntaskan Siswa Tercecer Rawan Langsung ke Gubernur

0
66
INTERUPSI Ajang paripurna DPRD Bali dipakai kesempatan ketua fraksi Golkar mengadukan kisruh PPDB SMA dan SMK di Bali kepada gubernur Koster.

DENPASAR – Ketua Fraksi Golkar DPRD Bali Wayan Rawan Atmaja mengaku kesulitan menghubungi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali. Lantaran pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2020 yang dinilai belum tuntas. Hal itu dikarenakan masih ada sekitar 3000 siswa lebih di Bali yang tercecer dan belum mendapat sekolah di SMA dan SMK Negeri.

Dihadapan rapat paripurna DPRD Bali, yang juga dihadiri Gubernur Bali Wayan Koster, Senin (13/7/2020), Rawan Atmaja yang juga anggota Komisi IV DPRD Bali ini langsung menyampaikan interupsi. Begitu Gubernur Wayan Koster selesai menyampaikan jawaban Gubernur atas pemandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Bali terkait LKPJ Gubernur 2019 dan Ranperda Rencana Umum Energi Daerah, politisi Golkar asal Nusa Dua Badung ini, lansung angkat bicara persoalan PPDB yang belum bisa dituntaskan oleh Dinas Pendidikan.

Rawan Atmaja  mengaku telah lost contak (kehilangan kontak, red), sama sekali tidak bisa menghubungi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali. Sementara persoalan PPDB di Bali belum tuntas sehingga dalam paripurna ini, Rawan meminta Gubernur Bali bapak Wayan Koster bisa menyelesaikan secara langaung persoalan PPDB di Bali. “Yang kami sesalkan Komisi IV putus hubungan dengan Dinas Pendidikan. Kami telah lost contak dan sama sekali tidak bisa berkomunikasi,”ujarnya.

Gubernur langsung langsung memberi tanggapan. Gubernur Koster mengatakan dalam PPDB tahun ini banyak masyarakat yang menginginkan anaknya bisa diterima di sekolah negeri. Namun daya tampung sekolah tidak memungkinkan lagi. Kalau dipenuhi dalam kondisi sekarang jelas belum memungkinkan. Gubernur Koster juga sangat memaklumi keadaan dan situasi sebagai anggota dewan yang memiliki konstituen yang harus dibantu. “Jujur saya sampaikan bahwa dalam pelaksanaan PPDB tahun ini banyak masyarakat yang anaknya sebenarnya ingin masuk ke sekolah negeri,”ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut Gubernur Koster juga sangat menyayangkan dalam 10 tahun ini Pemerintah belum pernah membangun sekolah baru. Setelah pengelolaan sekolah SMA dan SMK diklola oleh provinsi barulah mulai adanya pembangunan gedung baru ataupun penambahan ruang kelas baru dan baru tahun 2020 ini pemerintah provinsi Bali mengagendakan pembangunan gedung baru. Sayangnya, ditengah rencana membangun sekolah baru pandemi Covid-19 terjadi dan jelas menghambat rencana tersebut karena sebagian dana dialokasikan untuk penanganan Covid-19..

Koster menambahkan  rencana pembangunan sekolah baru diawal tahun 2020 yakni di Denpasar, Badung, Karangasem dan di Buleleng. Diperkirakan dipertegahan tahun ini baru bisa dibangun dan itupun kalau jadi dibangun dan dalam hitungannya, anggaran yang dipersiapkan sudah cukup. “Saya memahami situasinya, sebagai anggota dewan tentu memiliki konstituen di masyarakat. Tugasnya sebagai wakil rakyat memang harus perjuangkan aspirasi masyarakat, “imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut Gubernur Koster mengaku sudah mengkomunikasikan dengan Kepala Dinas Pendidikan. Gubernur meminta kepada Dinas Pendidikan agar menampung semua usulan yang disampaikan anggota dewan. Menurutnya ini bukan salahnya warga dan ini salahnya pemerintah yang tidak pernah menyiapkan tempat.

Dalam komunikasinya dengan Dinas Pendidikan diminta agar dalam PPDB tahun ini dilakukan secara optimal dan bisa dilakukan dengan penambahan ruang belajar dan penambahan bangku. Kalau guru masih kurang, Gubernur Koster minta dicarikan guru lagi. “Jadi terima kasih pak rawan. Kenapa Kadis Pendidikan tutup telpon, karena banyak yang ngancam dan diuber-uber terus. Nanti lewat satu pintu pasti bisa selesai. Kita tidak lagi melakukan gelombang kedua tetapi dilakukan optimalisasi dan bisa diakomodir. Saya pastikan sheetnya ditambah, “tandasnya.

Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama menambahkan karena ini terjadi kesalahan selama 10 tahun tidak pernah ada dibangun sekokah baru. Dalam PPDB tahun ini membuat Dinas Pendidikan  dibuat pusing dengan banyak tumpukan map. “Semuanya akan diakomodir dengan catatan tidk boleh ribut dan kita selesaikan bersama,”pungkasnya dan langsung menutup rapat paripurna.  (arn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here