SELAMA puluhan tahun, pariwisata Bali diukur hanya dari berapa banyak orang datang, berapa malam mereka menginap, berapa devisa yang masuk. Angka-angka itu penting. Tapi kini ada pertanyaan baru yang mulai menentukan apakah sebuah destinasi masih relevan, yakni seberapa bertanggung jawab tempat itu mengelola lingkungan, masyarakat, dan tata kelolanya? Pertanyaan ini bukan isapan jempol. Jawabannya bernama ESG (Environmental, Social, dan Governance) dan ia sedang mengubah cara dunia menilai destinasi wisata.
Pergeseran yang Sudah Terjadi
Dana global yang mengalir ke aset berkelanjutan mencapai US$30,3 triliun menurut laporan Global Sustainable Investment Alliance (GSIA) tahun 2022. Di pasar non-Amerika Serikat, angkanya naik 20% sejak 2020. ESG bukan label fashion. Ini adalah arus utama. Perubahan terbesar datang dari Standar Keberlanjutan Internasional (ISSB). Pada Juni 2023, ISSB merilis IFRS S1 dan IFRS S2, dua standar pelaporan keberlanjutan pertama yang setara standar akuntansi keuangan.
Mulai 1 Januari 2024, standar ini berlaku untuk periode pelaporan tahunan. Per pertengahan 2025, lebih dari 20 yurisdiksi yang mewakili lebih dari 50% PDB global telah mengadopsi atau sedang dalam proses mengadopsi standar ISSB. Indonesia, melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI, termasuk di antaranya. Di Uni Eropa, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) mulai diberlakukan secara bertahap sejak 1 Januari 2024. Regulasi ini tidak langsung menyasar pelaku usaha pariwisata di Indonesia. Tapi dampaknya menjalar lewat rantai pasok global, preferensi investor, dan tuntutan konsumen internasional. Sinyalnya jelas, ESG bergerak dari wacana menjadi kewajiban.
Pariwisata Masuk Radar
Sektor pariwisata, khususnya hospitality, termasuk kategori high-impact dalam kerangka ESG. Angkanya berbicara. Emisi pariwisata global tumbuh 3,5% per tahun antara 2009–2019, dua kali lipat dari pertumbuhan ekonomi dunia. Pada 2019, sektor ini menghasilkan 8,8% dari total emisi gas rumah kaca global. Jejak karbon pariwisata tumbuh 2,3 kali lebih cepat dari sisa perekonomian.
Di sisi permintaan, wisatawan juga berubah. Riset Booking.com terhadap lebih dari 31.000 responden di 34 negara menunjukkan: 83% wisatawan menyatakan perjalanan berkelanjutan penting bagi mereka. 75% ingin bepergian lebih berkelanjutan dalam 12 bulan ke depan. Dan 45% lebih tertarik mencari akomodasi yang berlabel berkelanjutan. Keberlanjutan bukan lagi differensiasi. Ia mulai menjadi faktor pembelian.
Bali: Data yang Harus Jujur Dihadapi
Struktur ekonomi Bali sangat bergantung pariwisata. Pandemi COVID-19 membuktikan betapa rapuh posisi itu. Menjaga daya saing Bali berarti memastikan pertumbuhan berkelanjutan, bukan sekadar mengejar jumlah kunjungan. Tapi tantangannya nyata. Kajian Bali Partnership yang melibatkan Universitas Udayana mencatat jumlah sampah di Bali mencapai 4.281 ton per hari. Sebelas persennya mengalir ke laut. Per tahun, totalnya 1,5 juta ton. Tiga daerah: Denpasar, Badung, dan Gianyar, menghasilkan separuh dari seluruh sampah Bali. Ketiganya adalah pusat pariwisata. Data DLHK Bali memperparah gambaran 52% dari total sampah, atau lebih dari 2.000 ton per hari, tidak terkelola dengan baik dan berakhir mencemari lingkungan. Tekanan terhadap ketersediaan air bersih, alih fungsi lahan, kemacetan, dan konsumsi energi di kawasan wisata menambah beban. Isu-isu ini tidak hanya merusak lingkungan. Mereka merusak citra Bali sebagai destinasi kelas dunia.
Greenwashing: Musuh Terbesar ESG
Di sinilah ESG seharusnya dipahami. Bukan sebagai kewajiban administratif, tapi sebagai kerangka pengelolaan yang menjaga industri pariwisata tetap hidup jangka panjang. Lingkungan berarti hotel harus mengukur konsumsi energi, penggunaan air, emisi karbon, dan limbahnya. Sosial berarti hubungan dengan pekerja, pemberdayaan masyarakat lokal, dan perlindungan budaya. Tata kelola berarti transparansi, etika bisnis, dan akuntabilitas.
Masalahnya, implementasi ESG di sektor pariwisata Indonesia masih sering berhenti di materi promosi. Label “green hotel”, “eco resort”, atau “sustainable tourism” mudah ditemukan. Tapi bagaimana membuktikannya? Berapa persen pengurangan konsumsi energi yang dicapai? Berapa limbah yang didaur ulang? T
anpa ukuran yang jelas dan pelaporan yang transparan, klaim-klaim itu hanya pencitraan. Ini bukan masalah kecil. Mayoritas pelaku usaha pariwisata di Bali, terutama UMKM yang mendominasi sektor ini, belum familiar dengan terminologi ESG, apalagi kerangka pelaporan seperti GRI atau SASB. Regulasi lokal pun belum sepenuhnya responsif. Belum ada kewajiban ESG disclosure, dan insentif konkret bagi pelaku yang menerapkan praktik berkelanjutan masih minim.
Peran Akuntansi yang Belum Terjamah
Inilah yang seharusnya menjadi perhatian kalangan akuntansi. Selama ini profesi akuntansi identik dengan laporan laba rugi, neraca, dan arus kas. Tapi perkembangan IFRS S1 dan S2 menunjukkan peran akuntansi meluas: mengukur dan mengomunikasikan informasi keberlanjutan yang relevan bagi pengambil keputusan.
Sebuah hotel tidak cukup hanya menyatakan peduli lingkungan. Ia perlu mengukur konsumsi listrik per tamu, penggunaan air per kamar, volume limbah yang dihasilkan, emisi karbon operasional, dan investasi untuk konservasi. Data itu kemudian dilaporkan secara konsisten agar wisatawan, investor, dan pemerintah punya dasar objektif untuk menilai.
Manfaat ekonominya juga terukur. Efisiensi energi dan pengelolaan air yang baik tidak hanya mengurangi dampak lingkungan, ia menekan biaya operasional. Keberlanjutan tidak selalu berarti menambah biaya. Kadang ia justru cara paling efisien untuk menekan biaya.
Tri Hita Karana: Modal yang Sudah Ada
Bali tidak memulai dari nol. Filosofi Tri Hita Karana, yakni keseimbangan antara manusia dengan Tuhan (Parahyangan), manusia dengan manusia (Pawongan), dan manusia dengan alam (Palemahan) adalah kerangka ESG yang sudah hidup berabad-abad. Sistem subak yang berbasis filosofi ini diakui UNESCO sebagai World Heritage. Ini bukan filosofi abstrak. Ini praktik ekonomi yang sudah terbukti. Yang dibutuhkan adalah penerjemahan kearifan lokal ini ke dalam bahasa ESG modern yang terukur dan bisa dibandingkan (comparable) dengan standar internasional.
Arah yang Perlu Ditempuh
Menjadikan keberlanjutan sebagai norma, bukan anomali, membutuhkan kerja sistematis. Pemerintah Provinsi Bali perlu menerbitkan Roadmap ESG Pariwisata dengan target terukur dan memberikan insentif fiskal bagi pelaku yang memperoleh sertifikasi ESG.
Kapasitas teknis harus dibangun. IAI Bali, bersama OJK dan PHRI, bisa menyelenggarakan sertifikasi “ESG Practitioner for Hospitality” dengan kurikulum praktis, misalnya carbon calculator, waste audit methodology, dan simplified reporting template untuk UMKM. Bukan teori. Langsung praktik. Akses ke sustainable finance perlu diperluas. Bank Pembangunan Daerah Bali dapat meluncurkan green loan dengan bunga subsidi untuk investasi infrastruktur keberlanjutan. Dan yang paling penting, Bali perlu standarnya sendiri.
“Bali Sustainable Tourism Standard”, kerangka ESG yang mengintegrasikan best practice global dengan Tri Hita Karana. Harus measurable, verifiable, dan achievable bahkan oleh homestay skala kecil. Terakhir, pemerintah daerah, asosiasi industri, perguruan tinggi, dan profesi akuntansi perlu berkolaborasi membangun panduan yang proporsional mengenai indikator sederhana namun kredibel, pelatihan yang terjangkau, dan pendampingan yang sesuai karakteristik usaha.
Momentum yang Tidak Boleh Terlewatkan
Data terkini menunjukkan sektor perjalanan dan pariwisata menyumbang sekitar 7,3% emisi gas rumah kaca global pada 2024. Tekanan untuk dekarbonisasi menguat. Destinasi yang tidak ESG-ready akan kehilangan akses ke pasar modal dan segmen conscious traveler yang terus bertumbuh. Tapi Bali punya sesuatu yang tidak dimiliki destinasi lain, yaitu warisan budaya yang secara alami selaras dengan prinsip keberlanjutan.
Dengan transformasi yang tepat, Bali bisa menjadi bukti nyata bahwa kearifan leluhur dan akuntabilitas modern bukan dua hal yang berlawanan. Bagi dunia akuntansi, ini momentum untuk membuktikan bahwa profesi ini bukan hanya soal menghitung keuntungan. Tapi juga membantu memastikan bahwa keberhasilan pariwisata hari ini tidak mengorbankan generasi yang akan datang. Kepercayaan itu lahir bukan dari klaim. Ia lahir dari data yang transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. (*)
*Penulis adalah Mahasiswa PDIA Undiksha, Dosen Unmas Denpasar.
