GIANYAR – Fraksi PDIP Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gianyar menyampaikan Pandangan Umumnya terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2025 dalam Sidang Paripurna Dewan, Senin (28/10/2024) di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Gianyar.
Dalam Rancangan Perda tentang APBD TA 2025, Pendapatan Daerah direncanakan sebesar 3 triliun lebih dan belanja daerah sebesar Rp2,9 triliun lebih.
Menanggapi rancangan tersebut, Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan yang dibacakan Ketua Fraksi Ni Made Ratnadi menilai rancangan pendapatan sangat terukur, bahkan optimis target akan dapat dilampaui, mengingat kunjungan wisatawan semakin hari semakin meningkat.
Namun Fraksi PDI Perjuangan meminta agar belanja modal yang dirancang sebesar 600 miliar lebih untuk dievaluasi kembali. “Belanja modal yang dirancang sebesar Enam Ratus Tiga Miliar Seratus Empat Puluh Juta Rupiah lebih harus dievaluasi kembali sesuai dengan emergency dan kebutuhan bagi keberlangsungan program sebelumnya sehingga program itu bisa bermanfaat untuk rakyat,” ujarnya.
Fraksi PDI Perjuangan juga mengusulkan pembangunan SMPN 6 Sukawati di Desa Kemenuh untuk menampung siswa yang masuk Zona Blank yang ada di wilayah Batuan Kaler dan Kemenuh termasuk juga Saba dan Blahbatuh bagian barat. Serta juga meminta dikembalikannya Lapangan Sutasoma Sukawati menjadi Lapangan Sepak Bola.
“Karena sistem sonasi membatasi sekolah hanya bisa maksimal 33 rombel dan maksimal 36 orang sampai dengan 40 orang per kelas, menyebabkan ada beberapa desa yang masuk zona blank. Seperti di Batuan bagian utara, Batuan Kaler dan Kemenuh termasuk juga Saba dan Blahbatuh bagian barat. Harapannya SMP baru di daerah Kemenuh bisa menjadi solusi untuk anak-anak yang masih tercecer ini. Di kemenuh ada tanah provinsi dan SD yg setiap tahun minim siswa sehingga bisa dimanfaatkan untuk bangunan SMPN baru.” jelasnya.
Pada bidang Kepemudaan dan Olahraga, pemerintah diharapkan mendata permainan tradisional kerakyatan Bali di Kabupaten Gianyar. Mendorong Dispora untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pertandingan olahraga tradisional kerakyatan seperti bermain tajog, gala-gala, main gayung dan lain-lainnya.
Tak hanya itu, Fraksi PDIP juga menyoroti sejumlah hal terkiat dengan Villa Bodong. Banyaknya pembangunan villa dan pondok wisata yang belum mengantongi izin Nomor Induk Berusaha (NIB), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) maupun izin operasional. Begitu juga Kabupaten Gianyar sudah dikepung oleh kampung-kampung rusia, mohon itu menjadi perhatian khusus dari dinas terkait untuk menertibkannya.
Perbaikan irigasi seluruh subak di Kabupaten Gianyar yang masuk dalam zona Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Penataan luas lahan pertanian yang masih produktif di Kabupaten Gianyar.
Peningkatan fasilitasi penunjang destinasi obyek pariwisata seperti toilet serta penataan taman dan kebersihan di Daerah Obyek Pariwisata. Banyaknya utilitas Telkom dan jasa internet lainnya yang memasang jaringan sembrawut, mohon supaya nantinya biar ada kordinasi antara pihak yang berwenang kalau mau memasang kabel jaringan internet.
Fraksi PDIP menerima rancangan APBD TA 2025 untuk dibahas pada tahapan persidangan yang telah ditentukan. (jay)
