BULELENG – Pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Tahun Anggaran 2021, mulai dilakukan wakil rakyat di DPRD Kabupaten Buleleng. Mengawali pembahasan, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Buleleng menggelar rapat dengan Tim Ahli DPRD Buleleng untuk menyerap hasil kajian yuridis dan material rancangan KUA-PPAS APBD T.A. 2021 yang diajukan eksekutif.
“Dari kajian yang dipaparkan Tim Ahli DPRD Buleleng, ada beberapa hal yang perlu dicermati sebagai bahan pembahasan lebih lanjut KUA dan PPAS Tahun 2021 yang diajukan eksekutif,” tandas Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriatna, Senin (12/10/2020) usai memimpin rapat dengan Tim Ahli di Ruang Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Buleleng.
Selain kajian yuridis, kata Supriatna, tim ahli juga mengisyaratkan pembahasan juga memperhatikan kondisi dan situasi berbagai sektor yang mengalami krisis secara nasional bahkan internasional akibat dampak Pandemi Covid-19. “Antara lain kondisi makro perekonomian daerah yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi,IPM,Gini Ratio dan tingkat pengangguran,” jelasnya.
Termasuk kebijakan terhadap penerimaan daerah dipasang sebesar Rp 2,073 Triliun, sementara tahun 2020 penerimaan daerah sebesar Rp 2,036 Triliun.”Terbagi atas PAD sebesar Rp 298,444 Miliar, sedangkan tahun 2020 Rp 235,072 Miliar,menurun sebesar Rp 37,627 Miliar atau 11,23 %. Pendapatan transfer Rp 1,680 Miliar, Tranfer antar daerah Rp 249,902 Miliar dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 95,487 Miliar,” tandasnya.
Pertumbuhan ekonomi yang ditergetkan pada RAPBD T.A. 2021 sebesar 4,96 %, juga menjadi perhatian karena memerlukan investasi dengan ICOR sebesar 4,76 atau investasi senilai Rp 3,340 Triliun.”Sementara secara nasional laju pertumbuhan ekonomi masih dinyatakan minus. Dan dengan kondisi Pandemi saat ini, penanaman modal ke daerah diprediksi sulit, kecuali ada investasi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat,” tandasnya.
Terget PDRB dengan investasi pemerintah dan masyarakat Rp 1,438 Triliun, sedangkan dibutuhkan investasi Rp 5,21 Triliun juga sulit dicapai.”Termasuk target IPM yang diharapkan tumbuh dengan laju pertumbuhan ekonomi diperkirakan 4,9 % dan Gini Ratio yang relatif bagus dengan prediksi tahun 2021 ini menjadi 0,30,” tandas Supriatna sembari menyebutkan, pembahasan juga mempertimbangkan belanja daerah.
Terkait kebijakan belanja daerah, hal yang kita akan cermati adalah selisih antara pendapatann dan belanja pada APBD-P tahun 2020 dan RAPBD tahun 2021.”Setelah perubahan APBD tahun 2020 Pendapatan Daerah sebesar Rp. 2,036 Triliun dan Belanja Daerah sebesar Rp 2,108 Triliun. Terjadi defisit Rp 71,432 Miliar, sedangkan Kebijakan Pendapatan dalam APBD 2021 sebesar Rp 2,073 Triliun dan Belanja Daerah sebesar Rp 2.058 Triliun, terjadi surplus Rp 15 Miliar,” urainya.
Dan sebagai struktur APBD penyeimbang, pembiayaan daerah dipasang Rp. 15 Miliar pada RAPBD 2021.”Kajian Tim Ahli DPRD Kabupaten Buleleng ini, akan menjadi acuan bagi Badan Anggaran maupun Komisi dalam pembahasan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2021 maupun RAPBD Buleleng Tahun Anggaran 2021,” pungkasnya. (kar)
