BULELENG – Pemerintah Kabupaten Buleleng menerima plakat WTP dari kementrian keuangan karena berhasil mendapatkan opini WTP selama enam tahun berturut-turut dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Penghargaan diberikan pemerintah pusat melalui Kemenkeu RI karena Pemkab Buleleng berhasil mempertahankan Opini WTP dari BPK Republik Indonesia, enam kali berturut-turut,” ungkap Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Bali, Tri Budhianto, Senin (12/10/2020) usai penyerahan Plakat dan Piagam Penghargaan kepada Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana di Lobby Kantor Bupati Buleleng.
Budhianto menandaskan capaian kinerja pengelolaan keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ini bukan hal yang mudah, mengingat kriteria pemberian opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tahunnya terus meningkat.”Dengan basis data yang ada pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kriteria akan terus meningkat setiap tahunnya,” tandas Budianto yang juga mengapresiasi kinerja Pemkab Buleleng dalam pengelolaan DAK Fisik.
Dalam tiga tahun terakhir, kinerja pengelolaan DAK Fisik konsisten meningkat.”Dari 83 persen sampai 93,5 persen dan itu sebuah capaian kinerja yang cukup baik, meskipun dalam masa pandemi,” tandasnya. Peningkatan kinerja tiga tahun berturut-turut hingga tahun 2020, bisa terealisasi sebesar 93,5 persen juga sangat berpengaruh pada pemberian dana insentif dari pemerintah pusat kepada daerah.
Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana menyampaikan terimakasih atas penghargaan yang diberikan Kemenkeu melalui Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali dan mengapresisasi prestasi yang diraih sebagai buah dari kinerja seluruh jajaran Pemkab Buleleng.”Hari ini kita menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali karena berhasil mengelola keuangan dengan baik dan mendapatkan penilaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) enam kali berturut-turut dari BPK Republik Indonesia,” tandasnya.
Dan yang paling penting adalah capaian kinerja selanjutnya.”Bukan hanya penghargaan, yang paling penting adalah capaian-capaian kinerja selanjutnya dari seluruh OPD. Peningkatan capaian kinerja keuangan sangat diperlukan, mengingat capaian realisasi yang baik akan mempengaruhi jumlah dana insentif dari pemerintah pusat,” terangnya.(kar)
