JEMBRANA – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Bali, Romi Yudianto melantik dan mengambil sumpah sembilan orang Anggota Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Kabupaten Jembrana, bertempat di Kantor Sekber INI IPPAT Jembrana pada, Senin (22/1/2024).
Sebagai perpanjangan tangan Pemerintah, Majelis Pengawas merupakan badan penting yang berwenang dalam pembinaan dan pengawasan terhadap tugas Notaris. Keberadaan MPD (Majelis Pengawas Daerah) dalam memeriksa Protokol Notaris bukan dimaksudkan untuk mencari kesalahan Notaris dalam pelaksanaan tugas.
Tetapi untuk menjamin pelaksanaan tugas Notaris berada pada jalur yang benar, sebagaimana yang diatur dalam UUJN dan peraturan perundang-undangan turunannya.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, Romi Yudianto dalam sambutanya menyampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Jembrana yang baru dilantik agar fokus dalam menjalankan tugas serta agar melepaskan kepentingan lain diluar fungsinya.
“Sebagai majelis pengawas notaris saya mengingatkan agar melepaskan kepentingan lain diluar fungsinya dan fokus terhadap tugas yang diberikan” ucap Romi.
Selanjutnya Romi juga menyampaikan agar selain berpedoman Undang Undang Jabatan Notaris, anggota MPDN perlu juga wajib untuk mengetahui dan mempelajari aturan hukum yang dipedomi oleh notaris termasuk salah satunya tentangpenerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa(PMPJ) bagi notaris serta Beneficial Ownership(BO).
Sembilan anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris yang dilantik ini terdiri dari unsur pemerintah, notaris, dan ahli/akademisi.
Kegiatan ini juga turut dihadiri oleh Pejabat Tinggi Pratama Kanwil Kemenkumham Bali, Perwakilan Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Jembrana, Perwakilan Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana, Perwakilan Dekan Fakuktas Hukum Universitas Tabanan, Kepala Rutan Kelas IIB Jembrana serta Ketua Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Jembrana. (arn/jon)
