BADUNG – Warga negara asing (WNA) pemegang Izin Tinggal Keadaan Terpaksa (ITKT) diberi kelonggaran waktu dalam mengurus perpanjangan izin tinggal di wilayah Indoenesia hingga 20 September 2020.
Dalam Surat Dirjen Imigrasi No. IMI-GR.01.01-4049 yang ditujukan kepada Kakanwil Kemenkumham u.p. Kepala Divisi Keimigrasian di seluruh Indonesia menyebutkan, kelonggaran tersebut berlaku untuk orang asing pemegang izin tinggal kunjungan dari visa kunjungan saat Kedatangan, visa kunjungan satu atau beberapa kali perjalanan, KPP APEC (ABTC), atau awak alat angkut (crew visit) yang telah memperoleh ITKT.
Mereka dapat memperpanjang izin tinggal kunjungan atau mengajukan persetujuan visa dan melapor pada Kantor Imigrasi paling lambat 20 Agustus 2020. Selain itu, kelonggaran juga diberlakukan bagi orang asing pemegang bebas visa kunjungan, izin tinggal terbatas, atau izin tinggal tetap yang telah berakhir dan tidak dapat diperpanjang sesuai peraturan perundang-undangan serta telah memperoleh ITKT.
Bedanya, mereka ditegaskan untuk wajib mengajukan persetujuan visa dan melapor pada Kantor Imigrasi setempat paling lambat 20 Agustus 2020. “Hingga saat ini masih ada WNA di Indonesia termasuk Bali ini. Mereka masih diberi kesempatan sampai 20 September untuk tinggal di sini. Sebelum 20 September itu, mereka harus mengajukan perpanjangan izin tinggal. Kalau tidak, maka akan dikenakan overstay yang dalam sehari Rp 1 juta,” ujar Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Kanwil Kemenkumham Bali Mohammad Ridwan yang ditemui seusai pembukaan Sosialisasi Kebijakan Direktorat Jenderal Imigrasi Terkait Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian, Kamis (10/9/2020).
Informasi mengenai pengurusan tersebut dapat diakses via online melalui media sosial Direktorat Jenderal Imigrasi atau Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai. “Semua informasi itu ada. Semua sudah user friendly,”ungkapnya.
Sementara, dalam sosialisasi yang dimoderatori Kasubid Pendidikan Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Bali M Fakhruzi menghadirkan pembicara Tri Hernanda Reza yang menjabat Kasi Perencanaan Analisis Kebutuhan dan Standarisasi Visa Dirjen Imigrasi dan Muhammad Fadhli selaku Kasi izin Tinggal Tetap Dirjen Imigrasi. Pesertanya dari sejumlah konsulat negara asing, komunitas perkawinan campur, perwakilan hotel, dan perwakilan biro perjalanan. (adi)
