DENPASAR – Adanya UU Nomor 15 tahun 2023 tentang Provinsi Bali, maka dimungkinkan adanya ; Pungutan Bagi Wisatawan Asing yang dimasukkan ke lain-lain
pendapatan daerah yang sah sebab hal ini telah diatur dalam Perda.
Pemerintah Daerah juga dapat berinvestasi, dalam bentuk penyertaan modal, sebagai sumber pendapatan lain. Bahkan dengan adanya UU Provinsi 15 tahun 2023, pemerintah Provinsi Bali diminta terus berkreasi dan berinovasi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Berkreasi dan berinovasi untuk Pendapatan Daerah
lainnya, dapat dilakukan melalui Kerjasama Daerah, dan dimasukkan Dalam Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Misalnya dengan Pelindo, Angkasa Pura dan lain-lain
Hal itu terungkap dalam penyampaian akhir Pansus pembahasan Raperda Provinsi Bali tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada rapat Paripurna ke-48, Masa Persidangan III, Tahun Sidang 2023 DPRD Bali, Kamis (16/11/2023).
Rapat paripurna yang dihadiri Pj. Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya, dipimpin oleh Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama dan didampingi wakil pimpinan dewan dan pimpinan organisasi perangkat daerah Pemprov Bali.
Dalam penyampaian akhir pembahasan Raperda Provinsi Bali tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disampaikan oleh juru bicara Pansus DPRD Bali Jro Nyoman Rai Yusha.
Politisi Gerindra Dapil Buleleng ini menyampaikan penyusunan, pembahasan, dan nantinya penetapan, Raperda Provinsi Bali tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini dilakukan, karena telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah atau yang dikenal dengan nama UU HKPD.
Rai Yusha mengatakan, sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 94 Undang-Undang HKPD, yang mengamanatkan jenis pajak dan retribusi, subjek pajak dan wajib pajak, subjek retribusi dan wajib retribusi, objek pajak dan retribusi, dasar pengenaan pajak, tingkat penggunaan jasa retribusi, saat terutang pajak, wilayah pemungutan pajak, serta tarif pajak dan retribusi, untuk seluruh jenis pajak dan retribusi, ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di daerah.
Sementara dari Raperda ini, terdiri dari XIII BAB dan 94 Pasal, juga menggabungkan perda-perda sejenis menjadi satu, sebagai mana yang termuat dalam Pasal 46 Ayat (1) bahwa jenis-jenis Retribusi Pemerintah Provinsi terdiri atas:. Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha; dan Retribusi Perizinan Tertentu.
Sedangkan hal yang baru mengenai pengaturan dan pernormaan dalam Raperda ini, adalah adanya Opsen sebagaimana yang dimuat pada Pasal 1 Angka 34 yang menyebutkan bahwa Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
Rai Yusha juga menjelaskan pada Pasal 1 Angka 35 disebutkan bahwa Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh Provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lebih jauh mengenai penatalaksanaan Opsen ini sesuai dengan Pasal 1 Angka 61 yang menguraikan tentang Opsen untuk PKB/ BBNKB dan MBLB.
Opsen sendiri pada hakikatnya adalah metode baru dalam Dana Bagi Hasil
(DBH), sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Pengaturan mengenai Opsen ini diperlukan karena ada masukan dari Kabupaten/ Kota terkait metode DBH yang pembayarannya sering tersendat-sendat, bahkan ada yang terhutang sampai 3 tahun.
“Dalam praktiknya nanti, begitu dibayarkan PKB, Opsen langsung terbayar sebesar 66% ke Kabupaten/ Kota, begitu pula dengan Opsen MBLB, sesuai dengan ketentuan yang berlaku,”jelasnya.
Sementara sesuai dengan studi komparasi pada daerah lain dan terutama konsultasi dengan Ditjen Keuda Kementerian Dalam Negeri hendaknya dapat dipertimbangkan beberapa peluang untuk meningkatkan PAD. Salah satunya mngenai Kendaraan Bermotor Listrik yang sementara ini dikecualikan.
Kedepan akan dipungut Pajaknya, karenanya disarankan untuk memasukkan 1 pasal/ ayat yang mengatur bahwa PKB akan dipungut setelah 5 tahun, agar nanti tidak perlu mengubah Perda lagi.
Diharapkannya ketentuan pemungutan retribusi daerah semestinya memperhatikan kewenangan. perangkat daerah teknis atau pemungut, harus kuat dalam memahami aturan kewenangannya. Mesti ada jasa/pelayanan yang diberikan oleh Pemda.
“Dalam memberikan pelayanan harus dengan aset sendiri, dan dengan demikian aset harus clear
adanya,”pungkasnya.
Akhirnya setelah penyampaian pembahasan akhir Pansus DPRD Provinsi Bali, dapat menerima Raperda Provinsi Bali tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, untuk ditetapkan menjadi Perda. (arn)
