BULELENG – Wakil rakyat di DPRD Kabupaten Buleleng menyatakan sepakat dan menyetujui Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022 menjadi Perda Kabupaten Buleleng.
Selain menyetujui Perda tentang LKPJ APBD Tahun 2022, pada rapat paripurna beragendakan penyampaian laporan akhir Banggar DPRD Buleleng oleh Wayan Masdana selaku juru bicara dan Pendapat Akhir Pj Bupati Buleleng juga diapresiasi warning tentang penerapan Mandatory Spending tahun 2027.
“Melalui rapat paripurna tadi, dewan sepakat dan menyetujui Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2022 menjadi Perda Kabupaten Buleleng serta mengapresiasi warning yang disampaikan oleh Pj Bupati Buleleng tentang Mandatory Spending,” ungkap Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna usai memimpin rapat paripurna di Ruang Rapat Utama DPRD Kabupaten Buleleng, Senin (24/7/2023).
Supriatna menandaskan sesuai dengan ketentuan mandatory spending yang diamanatkan pemerintah dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebutuhan anggaran sebesar 40% untuk pembangunan Infrastruktur.
“Hal ini tentu akan menjadi perhatian pemerintah daerah dalam memporsikan anggaran-anggaran yang tersedia, di samping untuk memenuhi sektor pendidikan, kesehatan dan belanja pegawai. Secara umum kalau dilihat dari sisi percepatan penyelesaian infrastruktur itu bagus, tetapi kan kita juga harus memikirkan betul karena bukan hanya pembangunan infrastruktur yang harus kita utamakan tetapi juga ada beberapa sektor yang menjadi prioritas utama yang harus kita pikirkan seperti pada sektor pendidikan, kesehatan dan hal lainnya termasuk sektor belanja pegawai,” terangnya.
Penerapan mandatory spending mulai tahun 2027, perlu dicermati dan didiskusikan karena infrastruktur bukan hanya fisik.
Ia menambahkan apakah pembangunan sarana prasarana juga termasuk di dalamnya seperti halnya program prioritas meliputi bidang sandang pangan papan, pendidikan dan kesehatan, jaminan sosial masyarakat, ketenagakerjaan, serta adat dan budaya.
“Untuk itu, kedepan perlu dicarikan terobosan untuk peningkatan pendapatan daerah, disamping juga komunikasi intensif dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sehingga anggaran terkait infrastruktur dapat dibiayai APBN, untuk menunjang percepatan pembangunan di Kabupaten Buleleng,” tandas Supriatna dibenarkan Lihadnyana.
Selaku Pj. Bupati Buleleng, Lihadnyana menegaskan hanya memberi warning, mengingatkan dewan terkait penerapan mandatory spending dalam penyusunan APBD.
“Penerapannya mulai tahun 2027, dan hal ini sudah kita sikapi dengan melaksanakan pendataan terkait pengalokasian anggaran skala prioritas dan yang masuk mandatory sehingga nanti tahun 2027, APBD Buleleng sudah mengacu pada sistem tersebut,” pungkasnya. (kar,dha)
