DENPASAR – Bawasalu Provinsi Bali terus berupaya dalam pengawasan yang dilakukan pada perhelatan Pemilu dari tahun ketahun semakin berkualitas.
Selain menunjukan pengawasan yang berkualitas, Bawaslu Bali dalam perekrutan tenaga pengawas di Tempat Pemungutan Suara (TPS), mengupayakan 30 persen kuota perempuan bisa terpenuhi.
Diyakini kerja pengawasan Pemilu kaum perempuan tidak bisa dipandang remeh. Kerja pengawasan peerempun selama ini lebih detail serta kerja yang cepat dan rapi.
“Kami dari partai Hanura, mendukung penuh penuh kerja Bawaslu Bali dalam pesta demokrasi tahun 2024 mendatang melibatkan kaum perempuan menjadi pengawas TPS. Pengalaman telah membuktikan kerja pengawasan perempuan lebih telaten dan betul-betul teliti dan laporan pengawasannya rapi,”ujar Ketua DPD Partai Hanura Provinai Bali Kadek Arimbawa didampingi Sekretaris DPD Gede Wirajaya Wisna, di Denpasar Senin (7/11/2022).
Politisi Hanura yang juga mantan anggota DPD RI dua periode 2009-2014 dan 2014-2019 ini mengatakan, dukungannya terhadap Bawaslu dalam melibatkan pengawas perempuan bukan tanpa alasan dan bukan berarti meremehkan kerja pengawas laki-laki yang juga banyak yang kerjanya cekatan.
“Pengalaman Pemilu selama ini, kerja pengawas perempuan sangat baik, mereka bekerja lebih teliti dan sangat detail sehingga harapan kami bukan hanya terpenuhi kuota 30 persen bahkan diharapkan bisa lebih kalau memungkinkan,” pintanya.
Dukungan Partai Hanura terhadap pengawasan perempuan dimaksimalkan juga seiring dan sejalan dengan wacana KPU Bali untuk membuat petugas TPS yang semuanya beranggotakan perempuan. Mulai dari KPPS, Pengawas TPS, Linmas termasuk saksi dari partai politik yang ditugaskan juga dari kaum perempuan.
Ketua DPD Hanura Kadek Arimbawa berharap, disetiap desa lurah di setiap kabupaten kota bisa dibuat TPS yang petugasnya perempuan. Hal ini juga menunjukan peran perempuan adalah sama dalam perhelatan Pemilu baik Pileg, Pilres maupun Pemilukada.
“Emansipasi wanita dalam keterlibatan Pemilu 2024 terus ditingkatkan, kalau bisa diwujudkan oleh penyelenggara di Bali, tentu bisa menjadi perhatian secara nasional,”katanya.
Sementara ditempat terpisah Ketua Bawaslu Provinsi Bali, Ketut Ariyani, mengungkapkan Bawaslu kabupaten/kota telah merekrut dan melantik Panwascam.
Ariyani mengatakan, keterlibatan ditingkatkan hingga mencapai 30 persen dari kaum perempuan menjadi pengawas Pemilu sampai ke tingkat kelurahan maupun desa.
“Kerja pengawasan perempuan yang selama ini sudah diakui hasil kerja pengawasannya akan terus dapat ditingkatkan sehingga pelaksanaan Pemilu 2024 bisa berjalan lancar dan sukses,”pungkasnya. (arn/jon)
