DENPASAR – Saat ini proses belajar mengajar memang belum terkendala ruangan karena masih dilakukan secara online. Namun ketika proses belajar mengajar diijinkan secara tatap muka, kepala sekolah harus memutar otak untuk menambah setidaknya dua lagi ruang kelas baru. Seperti misalnya SMA Negeri 7 Denpasar tahun sebelumnya menerima 12 kelas anak didik baru, pada tahun ajaran ini SMAN 7 Denpasar harus menerima 15 kelas. Guna mengantisipasi bila suatu saat pemerintah mengijinkan proses pembelajaran melalui tatap muka jelas akan terjadi kekurangan ruang kelas.
Hal itu disampaikan Kepala Sekolah SMAN 7 Denpasar Dra. Cokorda Istri Mirah Kusuma Widiawati yang juga didampingi Wakil Kepala Sekolah dan beberapa guru saat menyambut kedatangan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra didampingi Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali Ketut Ngurah Boy Jaya Wibawa meninjau SMAN 7 Denpasar di Jalan Kamboja Nomor 7, Dangin Puri Kangin, Rabu (05/8/2020).
Kehadiran Sekda Dewa Indra memantau proses belajar mengajar yang saat ini masih dilaksanakan secara daring. Dalam kunjungannya Sekda Dewa Indra juga mengecek ketersediaan sarana dan prasarana sekolah guna mengantisipasi bila saatnya nanti proses belajar mengajar secara tatap muka mulai diijinkan. Kunjungan ini juga merupakan tindaklanjut dari proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2020/2021 dimana sejumlah sekolah harus menerima siswa baru yang melebihi kapasitas rombongan belajar (rombel) yang dimiliki sehingga berimbas pada ketersediaan sarana prasarana belajar mengajar.
Dihadapan Sekda Dewa Indra Kepala Sekolah SMAN 7 Denpasar Dra. Cokorda Istri Mirah Kusuma Widiawati menyampaikan untuk memenuhi kebutuhan ruang kelas untuk anak didik baru, pihaknya berencana menggunakan ruang aula untuk nantinya dimanfaatkan sebagai ruang kelas baru. “Kami membutuhkan dua ruang kelas lagi, rencananya ruang aula itu akan kami sekat,” imbuhnya sembari mohon petunjuk terkait pendanaan.
Dalam kesempatan itu, Cok Istri Mirah juga menyampaikan penggunaan dana BOS yang antara lain dimanfaatkan untuk mensubsidi pembelian pulsa bagi guru dan anak didik karena harus belajar secara online. Pihaknya memutuskan untuk menunda pembelian buku dan mengalihkan untuk kebutuhan yang mendukung kelancaran proses belajar mengajar di tengah pandemi Covid-19.
Menanggapi hal tersebut, Sekda Dewa Indra dapat memahami kendala yang dihadapi sejumlah sekolah terkait dengan membengkaknya jumlah siswa didik baru. Ia mengajak semua pihak melakukan upaya agar nantinya proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, ia meminta kepala sekolah segera melakukan inventarisasi segala kebutuhan sekolah dan melakukan proses pengadaan sarana prasarana sesuai kebutuhan. “Kalau aturan memungkinkan, anggaran bisa diambil dari dana BOS atau menggunakan anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi Bali. Terkait dengan hal ini, pihak sekolah diminta bekoordinasi dengan Disdikpora Bali, “pungkasnya. (arn)
