DENPASAR – Sejak awal tahun 2022 ini, daerah wisata Sanur kebagian banyak proyek baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Diantaranya pembangunan dermaga penyeberangan dari Sanur menuju Nusa Penida, Klungkung. Ada pembangunan Rumah Sakit Internasional yang kini pembangunannya sedang berjalan.
Di tengah megaproyek tersebut, kader partai Hanura Kota Denpasar, Ida Bagus Ketut Kiana yang juga anggota DPRD Kota Denpasar mempertanyakan dampak ekonomi dari megaproyek tersebut bagi masyarakat Sanur baik jangka pendek maupun jangka panjang. Hal itu diungkapkan Ida Bagus Ketut Kiana di Sekretariat DPD Hanura Provinsi Bali, di Denpasar beberapa waktu lalu.
Menurutnya, Dermaga penyeberangan atau pelabuhan yang dibangun di Matahari Terbit Sanur ini merupakan proyek nasional guna memperlancar perekonomian dan pemerataan ekonomi Bali khususnya antara Sanur dan Nusa Penida.
Lantas, apa dampak bagi masyarakat Sanur dalam jangka panjang? Ketika proyek ini selesai, pengelolaannya seperti apa dan apakah masyarakat Sanur bisa terlibat langsung seperti yang ada saat ini.
“Kami khawatirkan nanti, kalau ini selesai tentunya pengelolaannya akan mengacu pada aturan yang lebih tinggi dalam tata kelola pelabuhan dan masyarakat Sanur jangan hanya jadi penonton,”ujarnya.
Politisi Partai Hanura Denpasar, Ida Bagus Ketut Kiana menjelaskan, penyeberangan di Sanur selama ini dikelola masyarakat Sanur melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) di Sanur. Hasil pengelolaan tersebut tentunya masuk ke Bumdesa Sanur sehingga sangat bermanfaat bagi peningkatan pendapatan desa masyarakat Sanur.
Selain sebagai tempat penyebrangan lanjut mantan Kepala Desa Sanur Kaja ini, pantai Matahari Terbit ini juga dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan upacara keagamaan termasuk melasti.
Ida Bagus Ketut Kiana berharap, kalau pelabuhan penyebrangan dari Denpasar-Nusa Penida ini selesai dibangun, diharapkan tempat-tempat yang dijadikan sebagai kegiatan upacara keagamaan jangan sampai hilang. Pun, demikian dengan pengelolaan pelabuhan ketika megaproyek tersebut selesai, masyarakat Sanur harus tetap dapat melakukan pengelolaan penyebrangan baik lokal maupun wisatawan.
“Intinya. Siapapun yang kelak mengelola masyarakat Denpasar harus tetap kecipratan ekonomi dan masyarakat Sanur harus dapat terlibat langsung didalam pengelolaan,”pintanya.
Sementara mengenai rumah sakit internasional, masyarakat Sanur telah memiliki pengalaman pahit pada pembangunan Rumah Sakit Bali Mandara. Menurutnya ketika, keberadaan rumah sakit ditarik ke ranah politik, urusannya akan menjadi berbeda.
Masyarakat Sanur memiliki pengalaman, sampai melakukan aksi demo ketika rumah sakit Bali Mandara mau diresmikan. Masyarakat Sanur jelas akan dirugikan, kalau persoalan itu ditarik ke ranah politik.
“Masyarakat kami tidak dapat apa, sehingga kedepan mengantisipasi keberadaan RS Internasional yang sekarang sedang dibangun, Sumber Daya Manusia (SDM) yang harus disiapkan sejak dini oleh masyarakat Sanur,”pintanya.
Pembangunan yang tak kalah pentingnya yang harus menjadi perhatian pemerintah baik kota maupun provinsi yakni pembangunan jalan layang di kawasan Sanur. Sebab, ketika kunjungan wisatawan di Bali ramai, sepanjang jalan Bay Pas Sanur krodit lalulibtas terjadi dan mecetnya luarbiasa.
Hal ini yang harus dipikirkan para pimpinan daerah seperti yang pernah disampaikan oleh Ketua DPD Hanura Provinsi Bali Kadek Arimbawa. DPD Hanura mendukung adanya pembangunan jalan layang di Bali sehingga lahan pertanian di Bali tidak habis hanya untuk perluasan jalan dan pembangunan jalan baru.
“Contoh pembangunan Jalan Ida Bagus Mantra, lahan pertanian habis selain dijadikan jalan juga habis lantaran beralih fungsi menjadi bangunan beton bertingkat. Kalau jalan layang dibangun, lahan pertanian masih dapat dipertahankan dan menjadi pemandangan yang menarik ketika sepanjang jalan layang masih terbentang sawah pertanian yang luas, hijau dan semakin baik tat kala padi mulai menguning,” pungkasnya. (arn/jon)
