DENPASAR – Peternak sejak tiga bulan lalu terus menjerit dan sudah dipastikan mengalami banyak kerugian. Selain dikarenakan adanya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada ternak sapi, juga dikarenakan lalulintas ternak antar pulau sampai saat ini juga belum dibuka. Menyikapi hal tersebut, anggota Komisi II DPRD Bali Ketut Tama Tenaya meminta Pemprov Bali serius tangani PMK di seluruh kabupaten kota di Bali sehingga kerugian peternak bisa diatasi.
Hal itu disampaikan Tama Tenaya seusai rapat koordinasi dengan Ketua Satgas Penanganan PMK Provinsi Bali yang dihadiri langsung oleh Ketua Satgas Dewa Made Indra dan Sekretarisnya Made Rentin. Turut dihadiri Kadis Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Bali Wayan Sunada. Sementara pertemuan yang dipimpin Ketua Komisi II DPRD Bali, IGK Kresna Budi berlangsung di ruang rapat Gabungan DPRD Bali, Selasa (9/8/2022).
Menurut Tama Tenaya, sampai saat ini masih banyak ternak sapi para perternak di Bali yang belum mendapatkan vaksin termasuk di Kabupaten Badung. Hal itu dikarenakan, antara populasi ternak sapi di Bali mencapai 500 ribu ekor lebih sementara vaksin yang baru didapatkan sekitar 100 ribu vaksin.
“Kami minta Pemprov serius tangani PMK dan jangan sampai kasus PMK meledak lagi di Bali. Hal ini akan menjadi pertaruhan terhadap penyelenggaraan G20 di Bali,”ujar politisi PDIP dari Badung selatan ini.
Tama Tenaya menambahkan, jangan sampai isu PMK ini menjadi isu global dan membawa dampak buruk pada penyelenggaraan pertemuan G20 di Bali.
Tama Tenaya juga berharap, ketika Bali sudah dinyatakan berhasil dalam penanganan penyakit PMK, Satgas Penanganan PMK di Bali yang dipimpin langsung oleh Sekda Provinsi Dewa Made Indra memperjuangkan ke pemerintah pusat agar, vaksinasi ternak sapi mulai dari suntikan pertama, kedua dan ketiga juga dituntaskan segera. Tak kalah pentingnya, lalulintas ternak antar pulau segera bisa dibuka.
“Sudah hampir tiga bulan lalulintas ternak antar pulau ditutup, peternak kita pasti merugi dan mereka sudah menjerit karena tidak bisa menjual ternaknya dengan harga yang pantas. Pun pasar hewan di Beringkit Badung juga belum dibuka,”katanya.
Sekda Dewa Indra Janji Terus Perjuangkan Lalulintas Ternak Antar Pulau Dibuka
Sementara Sekda Dewa Made didalam pertemuan mengatakan akan terus berjuang dan sudah mengkomunikasikan langsung dengan Mentri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Marves). Sekda Dewa Indra menjelaskan, dalam menangani kasus PMK pada hewan ternak sapi Pemerintah Provinsi Bali telah mengusulkan vaksinasi ke pemerintah pusat. Hal tersebut dilakukan agar situasi Bali menjelang event internasional G20 tetap aman.
Menurutnya penanganan PMK tidak cukup hanya dengan vaksinasi tetapi perlu dijaga kebersihan kandang ternak para petani atau peternaknya termasuk kendaraan angkut ternak. Dalam hal ini Satgas Penanganan PMK di Bali telah melibatkan mahasiswa dari Fakultas Peternakan Universitas Udayana yang ditugaskan turun langsung kelapangan guna memberikan edukasi ke peternak untuk menjaga ternaknya pada PMK ini. Sehingga kondisi Bali akan tetap kondusif dari kasus maupun isu PMK.
“Sebab para kepala pemerintahan negara maju, Bali sebagai tuan rumah untuk pertemuan. Sehingga Bali ini harus kondusif dalam segala hal. Tidak ada segala apapun yang bisa diangkat menjadi isu sensitif yang mempengaruhi pertemuan G20 di Bali,” jelas Dewa Indra yang juga Sekda Provinsi Bali ini.
Dewa Indra menyebutkan, alasan kenapa pemerintah pusat betul-betul menjaga Bali, karena pertemuan G20 merupakan pertemuan bergengsi yang melibatkan kepala-kepala negara maju akan digelar di Bali.
Pihaknya berharap, tidak ada yang bisa mempengaruhi pertemuan tersebut, sehingga Bali harus tetap terjaga dan Bali aman dan kondusif.
“Ketika ada hal kecil yang bisa bicarakan, lebih baik dibicarakan daripada bisa mempengaruhi persepsi para pemimpin negara-negara tersebut datang ke Bali,”pintanya.
Dalam kesempatan itu, Dewa Indra menyampaikan pemerintah pusat tengah mengupayakan vaksinasi ternak untuk menangani PMK. Sama halnya seperti vaksinasi Covid-19 pada manusia, datangnya dipastikan bertahap.
“Sapi juga begitu, kami sudah melaporkan jumlah sapi sesuai data kita terima 556 ribu ekor. Data itu sudah diterima Satgas Nasional, vaksin akan datang bertahap sejumlah 100 ribu. Kalau didatangkan 500 ribuan semua tidak bisa juga digunakan sekaligus karena ada batas waktu pemakaian,”ujarnya.
Menurutnya semakin cepat bisa melakukan vaksin nanti, maka semakin banyak bantuan vaksin yang akan diberikan oleh pusat.Selain memperjuangkan bantuan vaksin ke pusat, pihaknya juga terus berjuang agar lalu lintas ternak antar pulau segera bisa dibuka. Kalau itu bisa dibuka, maka pasar Hewan di Pasar Beringkit Badung juga akan dibuka.
“Percuma juga kalau pasar hewan kita buka sementara lalu lintas ternak antar pulau belum dibuka. Kita terus berjuang, saya sudah komunikasi langsung dengan Menko Marves,”pungkasnya. (arn/jon)
