DENPASAR – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Bali bersama ORI Pusat akan melakukan pendampingan dengan cara menggelar workshop maupun bimbingan teknis. Hal itu dikarenakan melihat hasil penilaian kepatuhan terhadap pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah se-Bali, dari sembilan kabupaten/kota yang ada, hanya tiga kabupaten yang zona hijau dan sisanya zona kuning. Penegasan tersebut disampaikan Kepala ORI Bali, Ni Nyoman Sri Widhiyanti, di Denpasar (3/8/2022).
Menurutnya pada tahun 2021 telah dilakukan survey dan hasilnya semua kabupaten/kota zona hijau yang berarti nilai kepatuhannya tinggi, yakni di angka 81,00 sampai 100. Pada tahun 2021 juga terdapat beberapa produk tambahan, sehingga tahun ini ada yang menjadi kuning, dengan nilai 51,00 sampai 80,99 yaitu di kepatuhan sedang.
“Awalnya di tahun 2021 sudah hijau semua, namun ada beberapa produk tambahan kemudian ada yang hijau menjadi menjadi kuning dan tiga wilayah tetap zona hijau,” ujarnya.
Sri Widhiyanti menjelaskan, zona hijau yang masih bertahan adalah Kabupaten Klungkung, Kabupaten Badung dan Kabupaten Tabanan. Sementara kabupaten yang lain menjadi zona kuning. Hal ini dipengaruhi produk yang dinilai juga bertambah dan hasil penilaiannya digabung.
“Dinilai itu digabung, ada Disdukcapil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) nilainya tinggi-tinggi. Setelah dicek bidang kesehatan dan pendidikan kecil nilainya,” katanya.
Sri Widhyanti menambahkan, salah satu pelayanan di bidang pendidikan yang sering dianggap sepele dan dianggap sebagai bukan pelayanan adalah legalisir ijazah, pengurusan sertifikasi guru dan pelayanan lainnya.
“Jadi itu sering dianggap bukan pelayanan, walaupun pelayanan untuk guru-guru, sertifikasi juga yang tidak ada standarnya. Namun kemarin itu yang memperkecil di bidang pendidikan dan kesehatan,” sebut mantan aktivis perempuan Bali ini.
Melihat hasil survey dari pelayanan publik, ORI Bali akan melakukan pendampingan kembali sesuai komponen layak standar penilaian. Salah satu langkah yang akan dilakukan secara bimtek maupun workshop.
“ORI Bali berharap, pemerintah daerah yang ada di Bali nantinya benar-benar siap saat disurvey tahun berikutnya sehingga hasilnya bisa jauh lebih baik,” pungkasnya. (arn/jon)
