BADUNG – Indonesia resmi ditetapkan sebagai sekretariat sekaligus tuan rumah penyelenggaraan sejumlah pertemuan KTT G20. Di antaranya, pertemuan Working Groups atau Kelompok Kerja, pertemuan Tingkat Menteri dan Deputi, dan ditutup dengan KTT yang melibatkan pimpinan negara perwakilan G20.
Mengingat pentingnya presidensi G20 bagi Indonesia dan dunia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyelenggarakan dialog kebangsaan “Peran Masyarakat dalam Pencegahan Terorisme Menjelang Pelaksanaan KTT G20” dan deklarasi kesiapsiagaan nasional untuk mendorong peran aktif masyarakat dalam mencegah aksi terorisme menjelang KTT G20.
Kegiatan diadakan di Discovery Kartika Plaza Hotel, Badung, Rabu (29/6/2022). Kesiapsiagaan nasional merupakan salah satu program pencegahan tindak pidana terorisme yang diamanatkan dalam Undang-Undang Anti Terorisme.
Upaya kesiapsiagaan salah satunya melalui pemberdayaan masyarakat. BNPT menggandeng 200 unsur masyarakat yang merupakan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh mahasiswa, termasuk pecalang.
BNPT juga melakukan Pelatihan Mitigasi Aksi Terorisme Integrative yang melibatkan aparatur negara di wilayah Bali sehingga segenap kekuatan kewilayahan selalu siap dan dapat mengurangi resiko saat terjadi aksi teror.
“Ini sangat penting (pencegahan aksi terorisme) setidak-tidaknya narasi-narasi yang terbangun hari ini mengingatkan kembali kepada kita semuanya betapa pentingnya di tengah keberagaman bangsa kita. Kita terus untuk membangun api toleransi yang tidak boleh padam,” tegas Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar.
“Kita berharap pertemuan hari ini merefresh seluruh masyakarat Indonesia mari kita sama-sama menjaga, memelihara Kebhinekaan Bangsa dengan mengedepankan semangat bertoleransi,”imbuhnya.
Komjen Boy Rafli menyampaikan, kolaborasi unsur masyarakat, pemerintah, dan juga dengan tokoh-tokoh yang ada senantiasa perlu dibangun sehingga Indonesia akan terus menjadi negeri yang damai, harmoni, serta sejahtera.
“Kepada tokoh-tokoh yang ada di Bali khususnya, saya mengingatkan kembali perlunya membangun kewaspadaan bersama. Kewaspadaan itu tidak jadi milik dari aparatur negara dan pemerintah saja, tapi kewaspadaan juga menjadi milik masyarakat,” ungkapnya.
Menurutnya, masyarakat di Bali sangat permisif atau terbuka dengan para pendatang karena Pulau Dewata menjadi tujuan wisata favorit seluruh dunia. Namun, keramahtamahan itu harus tetap bergandengan tangan untuk memelihara, dan menjaga jangan sampai pihak-pihak tertentu yang ingin menimbulkan sesuatu tidak diinginkan khususnya aksi terorisme.
“Kita perlu terus bergandeng tangan antara tokoh agama, tokoh pemerintahan, tokoh wanita, tokoh pemuda, tokoh adat. Kita tidak boleh under estimate dengan ancaman terorisme, dan BNPT pada bidang dan tugasnya terus melakukan monitoring, mapping pergerakan kelompok jaringan terorisme yang ada. Jangan sampai peristiwa-peristiwa yang memilukan, menyakitkan kita semua terjadi kembali,”tegasnya.
Pihaknya fokus membangkitkan peran civil society untuk bangkit menjadi kekuatan utama, menjadi non state actors yang memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan bangsa.
Dalam dialog kebangsaan itu menghadirkan empat orang panelis yaitu Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, Tokoh Nasional, Yenny Wahid, Direktur Analisis dan Penyelarasan BPIP, Prof. Agus Moh. Najib, dan Ketua FKUB Indonesia, Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet.
Deklarasi ditandai dengan pengucapan ulang naskah oleh seluruh peserta yang hadir dilanjutkan dengan penandatangan naskah deklarasi oleh Ketua BNPT hingga perwakilan tokoh agama, tokoh desa adat, tokoh masyarakat, mahasiswa dan pecalang.(dum)
