MANGUPURA- Dua rombongan DPRD, Rabu (22/6/2022) mengunjungi DPRD Badung. Keduanya adalah DPRD Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah dan DPRD Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung. Kedua rombongan DPRD tersebut diterima Wakil Ketua Bapemperda Nyoman Satria.
Rombongan DPRD Kapuas seperti diutarakan ketua rombongan H. Darwandie, SH, pihaknya saat ini ingin mengembangkan sektor pariwisata untuk menunjang pendapatan asli daerah (PAD).
“Saat ini kami hanya punya potensi kota dan budaya karena wilayah kami jauh dari laut dan bukit,” ujarnya.
Wilayah Kapuas, ungkap Darwandie yang juga Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Kapuas itu, pihaknya masih mengandalkan hasil tambang berupa batubara. Namun pendapatan dari tambang merupakan kewenangan pemerintah pusat dan kembali ke daerah dalam bentuk dana perimbangan.
Dari minimnya potensi, ujarnya, pihaknya hanya menargetkan PAD setiap tahunnya tak lebih dari Rp 167 miliar.
“Realisasinya antara 80 hingga 90 persen saja,” katanya.
Untuk itulah, pihaknya belajar ke Badung untuk bisa mengembangkan sektor pariwisata di wilayah yang sebagian lahannya adalah tanah gambut atau pasang surut. Dia berharap dengan pariwisata, pihaknya bisa meningkatkan PAD setiap tahunnya.
Selain soal pariwisata, pihaknya juga ingin belajar tentang ranperda perlindungan hak-hak adat.
“Ini merupakan inisiatif Dewan dan kami ingin memperoleh masukan dari DPRD Badung,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Way Kanan H. Romli mengutarakan, kedatangannya ke DPRD Badung untuk mempelajari kiat pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan. Selain itu, pihaknya menyatakan saat ini, banyak lahan di wilayahnya yang tak produktif dan ada pula yang tak bisa diolah.
“Kami juga ingin memperoleh kiat bagaimana lahan-lahan ini bisa diolah sehingga bisa meningkatkan pendapatan masyarakat serta meningkatkan PAD kabupaten yang ada di Provinsi Lampung ini,” ujarnya sembari menambahkan, PAD kabupatennya hanya Rp 86 miliar.
Menjawab hal tersebut, Wakil Ketua Bapemperda yang juga Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Badung Nyoman Satria menjelaskan, soal perlindungan hak-hak adat diatur dalam awig-awig di setiap desa adat.
“Setiap desa adat di Bali memiliki awig-awig yang mengatur soal Tri Hita Karana baik menyangkut palemahan (wilayah), pawongan (penduduk), serta Prahyangan (Ida Sang Hayang Widhi Wasa),” katanya.
Awig-awig ini mengatur soal perlindungan hak-hak adat termasuk apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan setiap warga atau krama desa adat. Awig-awig ini tetap disesuaikan dalam kurun waktu tertentu sehingga menyesuaikan dengan kondisi zaman.
Sementara soal infrastruktur, kata politisi PDIP asal Mengwi tersebut, tak hanya jalan raya, hampir semua gang di wilayah Badung sudah dipaving.
“Hal ini karena memang pendapatan Badung yang PAD-nya mencapai Rp5,3 triliun dengan APBD Rp 6,3 triliun pada 2019 mampu untuk meng-cover proyek infrastruktur di Badung,” katanya.
Sementara untuk pariwisata, Satria mengungkapkan, Badung atau Bali pada umumnya tak memiliki hasil tambang. Bali hanya mengandalkan tradisi, adat dan budaya kepada wisatawan asing. Selain itu, tentu saja destinasi pendukung lain seperti pantai, danau dan gunung.
“Sejak pandemi melanda, pendapatan kami dari sektor pariwisata terjun bebas akibat pembatasan-pembatasan sehingga wisatawan tak ada yang berkunjung ke Badung,” katanya.
Dampak lainnya, katanya, banyak fasilitas pariwisata seperti hotel berbintang yang dijual. Dengan adanya transaksi ini, justru PAD Badung banyak disumbang dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
“Untuk tahun 2020, PAD kami hanya Rp 1,9 triliun dan sebagian besar disumbang dari BPHTB akibat adanya transaksi fasilitas pariwisata,” ungkapnya.
Acara selanjutnya diiisi dengan tanya jawab dan ditutup dengan serah terima cenderamata antara DPRD Badung dengan DPRD Kapuas dan DPRD Way Kanan. Acara ditutup dengan sesi foto bersama dan ramah-tamah. (litt)
