GIANYAR – Gubernur Bali Wayan Koster meninjau Kantor UPT Samsat Gianyar, Rabu (17/11/2021). Ia mengecek pelaksanaan Pergub Nomor 46 tahun 2021 tentang pembebasan administrasi denda, bunga, dan biaya balik nama kendaraan yang sedang berjalan untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi dampak pandemi Covid-19.
Ditemui wartawan, Koster menyampaikan ada tiga kebijakan yang dikeluarkannya tentang keringanan pajak kendaraan.
Pertama, diskon pajak. Bagi wajib pajak yang menunggak di atas dua tahun dibebaskan biaya pokok, bunga, dan denda.
“Ini sangat meringankan,” ujar Koster.
Kedua, pemutihan. Wajib pajak hanya membayar pokok pajak lima tahun tanpa membayar bunga dan denda.
“Kalau nunggak pajak 10 tahun, diputihkan 5 tahun saja,” ungkapnya.
Ketiga, pemutihan balik nama kendaraan bermotor.
“Ini yang orang sering tidak lakukan karena administrasi dan hambatan lain sehingga perubahan kepemilikan tidak dilakukan, tapi dipakai. Ada motor Surabaya, Jakarta, atau kendaraan di Bali, tapi tidak balik nama,”kata pejabat asal Desa Sembiran, Buleleng ini.
Sepengetahun Koster, Pergub tentang tentang pembebasan administrasi denda, bunga, dan biaya balik nama kendaraan yang diberlakukan sampai 17 Desember 2021 tidak ada di provinsi lain.
Sementara dari hasil monitoring, ia yakin pencapaian target pendapatan di UPT Samsat Gianyar terlampaui tahun ini.
“Dalam situasi pandemi Covid-19, dari target Rp 113 miliar sekarang sudah mencapai Rp 112 miliar. Jadi, sudah 90-an persen. Masih ada waktu sebulan dan ada potensi target melampaui. Saya minta kepala UPT Gung Rai supaya kerja lebih kencang lagi,” pintanya.
Disinggung penunggak pajak kendaraan di Bali, Koster menyebut sebelumnya ada 700 ribu. Kini, jumlahnya menurun signifikan seiring adanya kebijakan yang berjalan mulai 18 Juni 2021.
“Sekarang masih ada sekitar 368 ribu penunggak pajak. Masih 50 persen,”sebutnya.
Pada kesempatan itu, Koster sempat berbincang dengan beberapa masyarakat. Mereka pun mengapresiasi adanya kebijakan keringanan membayar pajak kendaraan di masa pandemi Covid-19.
“Masyarakat berharap kebijakan ini dilanjutkan sampai tahun depan. Kalau data masih (ada tunggakan) sampai 2021, maka tahun depan kebijakan ini saya tuntaskan, sampai clear,” tandasnya. (jay)
