DENPASAR – Bali yang selama ini terkenal dengan destinasi pariwisata terbaik dunia, mengalami pukulan yang sangat keras akibat dari pandemi Covid-19. Untuk itu Rapat Koordinasi Pengawasan Internal (Rakorwasin) Keuangan dan Pembangunan Tingkat Provinsi Bali Tahun 2021 yang diselenggarakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bali ini dengan tema “Pemulihan Pariwisata Menuju Kebangkitan Ekonomi Bali”, sangat representative diselenggarakan.
Wagub Cok Ace menyatakan pendapatan terbesar untuk Bali saat ini diperoleh dari sektor pariwisata, sebesar 50% lebih. “Bisa dibayangkan bagaimana terpuruknya perekonomian Bali saat dihantam oleh pandemi ini,” beber Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace) saat membuka Rakorwasin di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin 24 Mei 2021.
Menurut Cok Ace Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Bali mengalami kontraksi yang sangat dalam karena kontribusi pariwisata sebesar 54% terhadap PDRB menjadi hilang, yaitu : Triwulan I sebesar -1,2% (YoY), Triwulan II yaitu 11,06% (YoY), Triwulan III sebesar -12,32% (YoY), dan Triwulan IV menjadi -12,21% (YoY).
“Kondisi saat ini tentunya sangat berat untuk kita semua, namun Pemerintah Provinsi Bali melalui Visi Pembangunan Daerah Bali “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali Era Baru, Pemerintah Provinsi Bali tetap berkomitmen untuk selalu berusaha mencari solusi terbaik sehingga kita dapat segera pulih kembali,” imbuhnya.
Beberapa alternatif yang disiapkan pemprov, seperti persiapan tiga zona hijau yang meliputi daerah Sanur, Ubud dan Nusa Dua, menyiapkan fasilitas MICE di Nusa Dua, memperbaiki transportasi darat, laut dan udara, mengusulkan anggaran PEN dengan total usulan Rp 260.734.633.000 di tahun 2021 untuk memperbaiki infrastruktur.
“Untuk Jangka Panjang, Pemerintah Provinsi Bali akan melakukan beberapa langkah, yaitu dengan mengurangi ketergantungan pada sektor pariwisata serta menyeimbangkan struktur dan fundamental perekonomian Bali antara sektor Pariwisata dengan Pertanian dan Industri,” bebernya.
Sementara Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara, Sally Salamah mengatakan, BPKP dan Pemerintah Daerah berkomitmen tinggi untuk melakukan kolaborasi menjaga akuntabilitas keuangan daerah. Menurutnya, secara nasional terdapat 60 isu strategis dan 67 isu strategis berskala regional yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 demi mempercepat pemulihan ekonomi.
“Sementara khusus untuk pemerintah Provinsi Bali akan fokus membahas percepatan pemulihan ekonomi di sektor pariwisata pasca pandemi,” imbuhnya.
Ketua Panitia Rakorwasin Agustinus Hery Setiawan melaporkan latar belakang kegiatan ini dilakukan karena penyelenggaraan pembangunan di daerah masih menghadapi banyak tantangan. Program/kegiatan yang diselenggarakan daerah belum mampu mengungkit pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang diharapkan, sehingga tingkat keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan daerah belum maksimal.
“Peran pencegahan dapat dimulai dari tahap perencanaan, yang menjadi titik penting akuntabilitas pembangunan daerah, untuk memastikan terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik,” jelasnya. (arn)
