DENPASAR – Usulan Pemerintah Provinsi Bali ke pemerintah pusat yang meminta agar tetap mengizinkan perjalanan wisata, terutama ke Bali saat pelaksaanaan pelarangan mudik Lebaran mendapat dukungan dari DPRD Bali.
Anggota Komisi II DPRD Bali, Ketut Suwandhi mengatakan, seharusnya pemerintah pusat memberikan toleransi kepada Bali mengenai hal tersebut. Mengingat saat ini kondisi perekonomian Bali sangat terpuruk akibat anjloknya sektor pariwisata akibat pandemi Covid-19.Selain itu, Bali sendiri menurutnya sangat siap untuk menerima wisawatan baik domestik ataupun mancanegara akibat gencarnya proses vaksinasi yang dilakukan melalui sistem banjar.
“Begini, saya sebenarnya khusus bicara untuk Bali harus ada toleransi, satu vaksinasi di Bali sudah mulai digencarkan malah sudah sistem banjar, kedua, kita masih terpuruk dalam bidang ekonomi,” katanya.
Pihaknya mendesak agar pemerintah pusat membuka Bali dari berbagai sisi baik dari darat, laut, dan udara untuk menyambut wisatawan, khususnya saat liburan Lebaran nanti.
“Kenapa Juni karena menurut saya begini, statemen pak Gubernur setiap hari akan target 50 ribu vaksinasi, kalau sebulan kan 1,5 juta per 30 hari rata-rata, sedangkan penduduk database Bali itu 4,2 juta, anggap 200 ribu gak bisa vaksin karena di bawah umur 18 untuk seluruh Bali, kan masih 4 juta, itu dibagi 1,5 juta cuma 2,5 bulan jadinya, Juni dah beres semua. Paling lambat Juli harus sudah dibuka pariwisata internasional dan domestic, udara, laut dan darat,” tegasnya.
Ketika pariwisata Bali dibuka, Suwandhi meminta agar syarat masuk ke Bali tidak dilakukan secara berbelit-belit. Syarat menggunakan sertifikat vaksinasi menurutnya sudah cukup untuk masuk ke Bali. Suwandhi menyebut bahwa menjaga protokol kesehatan (prokes) secara ketat dinilai cukup untuk masuk dan berwisata ke Bali.
“Syarat masuk ke Bali pada saat itu cukup dengan surat sertifikat dari vaksin, nggak usah lagi tes-tes macem-macem itu makan waktu dan biaya tinggi, yang penting, taat prokes, ketat pengawasa itu aja poinnya untuk mempercepat pemulihan ekonomi,”pungkasnya. (arn)
