DENPASAR – Komisi IV DPRD Bali Ketut Suryadi (Boping) meminta kepada Dinas Kesehatan Provinsi Bali melakukan evaluasi sekaligus membenahi sistem antrian yang diterapkan selama pelaksanaan vaksinasi. Dalam vaksinasi Covid-19 yang dilaksanakan di halaman selatan Gedung DPRD Bali benar-benar membuat kerumuman saat peserta antri untuk mendapatkan nomor antrian. Bahkan kerumunan yang terjadi dikhawatirkan menjadi klaster baru Covid-19. Penegasan itu disampaikan Ketut Suryadi Boping saat menyaksikan langsung pelaksanaan vaksinasi kedua di halaman selatan gedung DPRD Bali, Rabu 24 Maret 2021.
Politisi PDIP asal Tabanan ini benar-benar khawatir melihat kerumunan peserta vaksinasi yang tidak mau mengatur jarak minimal satu meter guna mencegah terjadinya penularan Covid-19.
“Saya lihat langsung, ini benar-benar kerumunan massa untuk mendapatkan suntikan vaksin dan Dinas Kesehatan harus melakukan evaluasi bahkan buat sistem antrian yang bisa mengatur jarak antar peserta,” pintanya.
Anggota Komisi IV DPRD Bali ini menambahkan, areal halaman gedung DPRD Bali sangat luas dan peserta juga bisa berteduh di bawah pepohonan yang rindang. Kalaupun hujan, masih ada tempat berteduh di Wantilan DPRD Bali. Persoalannya, kerumunan itu terlihat ketika tidak ada batas pembatas antrian apakah ada tanda X yang diisi dan penempatan tanda diatur setiap 1 meter guna memastikan ada pengaturan jarak ataupun bisa mempergunakan tali pembatas antrian. Inilah perlunya ada sistem yang diatur terutama jarak antar peserta vaksinasi.
Pihaknya juga memaklumi petugas kesehatan sudah bekerja keras agar target akhir Juni, semua masyarakat Bali bisa mendapatkan vaksin. Mantan Ketua DPRD Tabanan ini juga berharap agar masyarakat yang akan melaksanakan vaksinasi sesuai jadwal hendaknya tetap mematuhi protokol kesehatan.
“Semua pasti akan dapat vaksin, tolong jaga jarak jangan mambuat kerumunan massa saat vaksinasi mari kita patuhi prokesnya,” pintanya.
Seperti diketahui pada pelaksanaan vaksinasi kedua peserta vaksinasi banyak yang protes dan ribut. Pelayanan vaksinasi bukan saja pelayan publik seperti yang dijadwalkan untuk mendapatkan prioritas. Namun banyak titipan sehingga banyak terlihat dari peserta umum. Kejadian ini juga terjadi saat vaksinasi digelar sebelumnya di gedung Nari Graha Renon Denpasar.
Parahnya lagi, saat pelayanan vaksinasi sudah mencapai 300 orang peserta di Halaman DPRD Bali, sistem komputer dari BPJS Kesehatan dari pusat ada gangguan, sehingga pelayanan sempat ngadat satu jam lebih lamanya. Sementara masyarakat yang akan mengikuti jadwal vaksinasi kedua, harus ngantri berjam-jam lamanya. Awalnya, petugas dari Dinas Kesehatan memperkirakan jaringan internet di gedung dewan yang gangguan. Ternyata, setelah dicek internet di DPRD Bali kecepatannya sangat tinggi.
Untuk menghindari protes lagi, akhirnya pembagian nomor antrian dibagikan langsung oleh dua orang dari anggota Brimob Polda Bali. Sebelum, dibagikan peserta vaksinasi sempat berkerumun tanpa peduli dengan jaga jarak. Mereka berdesakan hanya untuk mendapatkan nomor antrean. Setelah nomor antrian habis dibagikan, peserta baru mencari tempat dan menjaga jarak dibawah pohon perindang. (arn)
