MANGUPURA- Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa menerima kunjungan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Provinsi Bali Tri Budhianto bertempat di ruang tamu Wakil Bupati Puspem Badung, Senin 22 Maret 2021. Pada kesempatan itu Wabup Suiasa menyampaikan, saat ini kondisi Pemkab Badung mengalami dampak ganda akibat pandemi Covid-19.
“Saat ini kami mengalami dampak ganda akibat pandemi Covid-19. Yang pertama dengan tidak berjalannya industri pariwisata tentu pendapatan kami juga menjadi sangat kecil. Kedua, di tengah kondisi sulit seperti ini, PAD kami masih dibebani dengan pembayaran gaji dan tunjangan untuk ASN,” ujarnya.
Untuk itu Wabup Suiasa berharap kepada Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bali sebagai perpanjangan Kementerian Keuangan, agar ikut mengkomunikasikan dan menyampaikan kondisi riil Pemkab Badung kepada pihak Kementerian Keuangan berkenaan dengan kondisi fiskal yang dihadapi saat ini.
Meskipun di lain waktu Wabup Suiasa juga sudah sempat menyampaikan secara langsung tentang kondisi fiskal Kabupaten Badung kepada Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah.
“Kami berharap Kementerian Keuangan bisa membantu kami dalam hal peningkatan pemberian DAU, sehingga untuk urusan pembayaran gaji dan tunjangan ASN bisa tercover semuanya. Karena setiap tahun kita membutuhkan dana sekitar Rp 600 Miliar untuk membayar gaji dan tunjangan ASN, sementara DAU yang kita terima hanya Rp. 300 Milyar,” terangnya seraya berharap kepada Kementerian Keuangan agar memperpanjang waktu peluncuran dana PEN bagi para pelaku industri pariwisata yang ada di Kabupaten Badung dalam rangka mempercepat recovery industry pariwisata Badung.
Sementara itu Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bali Tri Budhianto menyampaikan, keberadaan Kanwil Perbendaharaan Provinsi Bali bertugas untuk menyusun dashboard fiskal di setiap kabupaten yang ada di Bali.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Wakil Bupati beserta jajaran karena sudah menerima kunjungan kami hari ini. Kami tahu bahwasanya untuk saat ini Pemkab Badung menjadi daerah yang paling terdampak akibat adanya pandemi Covid-19. Kalau kondisi normal, Badung merupakan daerah dengan kemandirian tertinggi di Indonesia dengan PAD diatas 80 %,” ucapnya.
Untuk itu guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Badung di tengah pandemi Covid-19, pihaknya menyampaikan bahwa sektor UMKM merupakan salah satu opsi yang bisa diambil oleh Pemkab Badung bersama masyarakat, mengingat pemerintah pusat untuk tahun 2021 menggelontorkan dana KUR sebesar Rp 253 Triliun.
“Kami rasa sektor UMKM Badung sangat potensial, mengingat penyaluran dana KUR ini tidak mengenal batas wilayah. Tentu peluang ini bisa dimanfaatkan masyarakat untuk membangkitkan sektor ekonomi,” pungkasnya. (lit)
