GIANYAR – Kejaksaan Negeri Gianyar melakukan penyelidikan dugaan penyimpangan dana hibah di Palang Merah Indonesia (PMI) Gianyar dengan nilai kerugian ditafsir Rp 500 juta.
Kasi Pidana Khusus Kejari Gianyar Putu Gede Darmawan mengungkapkan, penyelidikan dilakukan sejak 11 Desember 2020 berdasarkan temuan dugaan kesalahan penggunaan dana hibah tahun 2017, 2018, dan 2019. “Ini baru tahap awal dan ada indikasi perbuatan melawan hukum, tapi belum ada penetapan tersangka,”ujar Darmawan didampingi Kasi Intel Gede Ancana, Senin, 8 Februari 2021.
Ia menjelaskan, PMI Gianyar setiap tahun mendapat kucuran dana hibah dari Pemkab Gianyar. Tahun 2017 senilai Rp 1,2 miliar, kemudian di anggaran induk tahun 2018 sebesar Rp 1,2 miliar ditambah anggaran perubahan Rp 790 juta. Sedangkan di tahun 2019 mendapat Rp 1,2 miliar. “Ada penggunaan dana hibah diduga diluar RKA (Rancangan Kegiatan dan Anggaran) yang diajukan tanpa melalui prosedur perubahaan RKA sebagaimana semestinya. Padahal, kegiatan sudah dianggarkan oleh organisasi PMI Gianyar,” jelasnya.
Darmawan menyebutkan ada pembayaran alat habis pakai berupa Reagen (alat laboratorium). “Pembayaran ini (Reagen) sudah ada dianggarkan tersendiri di Unit Transfusi Darah melalui sistem pembayaran berutang, tapi ditutupi dengan dana hibah. Karena tidak bisa terseraf, dana dialihkan untuk pembayaran alat itu,”bebernya.
Seharunya, lanjut Darmawan, dana hibah tidak terserap dikembalikan ke kas daerah, tapi malah dipergunakan membayar utang sehingga tak terserap sesuai peruntukan. “Idealnya kalau dana hibah tak terserap, sebaiknya kembalikan kepada kas daerah, bukan dipergunakan untuk anggaran lain,” tegasnya.
Selama proses penyelidikan, Kejari Gianyar sudah memeriksa 22 orang sebagai saksi. Sedangkan untuk memastikan nilai kerugian negara, pihaknya berkoordinasi dengan BPKP. “Perkiraan awal (kerugian negara) Rp 500 juta,” tandasnya. (jay)
