DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster akan melakukan pemetaan berbasis desa adat seiring dengan wacana belajar mengajar akan dilakukan melalui tatap muka di semua tingkatan. Untuk melalui belajar tatap muka, menurut Gubernur Koster sudah melakukan koordinasi dengan kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga masing-masing kabupaten kota.
“Untuk belajar dengan bertatap muka, kita sudah berkoorsinasi dengan kepala dinaa kabupaten kota khususnya untuk jenjang sekolah dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) apakah layak atau tidak dilaksanakannya pembelajaran di sekolah lewat tatap muka,” ujar Gubernur Bali Wayan Koster dalam jumpa pers terkait pelaksanaan SE Gubernur Bali 2021 Tahun 2020, di Balai Gajah, Jaya Sabha Denpasar, Selasa (22/12/2020).
Gubernur Koster mengatakan dari pemetaan yang berbasis desa tersebut penanggungjawabnya bersama kepala sekolah. Sementara pendidikan menengah SMA dan SMK Dinas Pendidikan diminta melaksanakan kebijakan yang saat ini sedang dipersiapkan. Gubernur Koster menambahkan, perkembangan Corona Virus Disease (Covid-19) saat ini, lebih banyak di daerah perkotaan. olehkarenanya Gubernur Koster meminta kepada desa adat diseluruh Bali mengaktifkan kembali petugas Satgas Covid di masing-masing desa adat di seluruh Bali. Sementara perkembangan kasus Covid di Bali masih fluktuaktif, sehingga sejumlah sekolah mundur dari penerapan pembelajaran tatap muka.
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali, Ketut Ngurah Boy Jayawibawa, pembelajaran lewat tatap muka telah diberikan lampu hijau oleh pemerintah kepada sekolah-sekolah untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka. Meski demikian, tidak semua sekolah memilih untuk menerapkan pembelajaran tatap muka pada Januari 2021 mendatang.
“Perlu ditegaskan juga bahwa pembelajaran tatap muka ini diperbolehkan, bukan diwajibkan. Jadi tidak semua melaksanakan pembelajaran tatap muka, ada juga yang mengundurkan diri,”ujarnya.
Ketut Ngurah Boy Jayawibawa, mengatakan sekolah yang mundur dari penerapan pembelajaran tatap muka pada awal 2021 mendatang dikarenakan tidak mendapatkan persetujuan dari para orang tua siswa. Sebab, yang jadi kunci utama dari penerapan pembelajaran tatap muka ini adalah kesediaan para orang tua siswa. Ketika diminta persetujuan dan prosentasenya lebih banyak tidak menyetujui, pembelajaran tatap muka maka tidak dapat dilaksanakan awal Januari 2021. Sehingga ada muncul usulan dilaksanakan pada tahun ajaran baru 2021.
Situasi ini, didasarkan hasil rapat koordinasi yang telah dilakukan Disdikpora tingkat kabupaten/kota bersama Gubernur Bali yang juga Ketua Satgas Penanganan Covid-19 di Provinsi Bali. Selain itu, secara teknis ini juga sudah dibahas dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan bersama Disdikpora kabupaten/kota, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah yang diteruskan kepada para kepala sekolah. Serta diteruskan lagi kepada Komite Sekolah selaku perwakilan para orang tua siswa.
“Pada prinsipnya, pembelajaran tatap muka tidak diwajibkan. Kalaupun pihak sekolah siap melaksanakannya, ada pedomannya, ada juknis yang sudah kami sebarkan sebelumnya,”pungkasnya. (arn)
