MANGUPURA – Fraksi Partai Gerindra DPRD Badung menyampaikan Pandangan Umum (PU) terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 pada Rapat Paripurna, Senin (13/7/2026).
Pada PU yang dibacakan oleh Ida Bagus Gede Putra Manubawa tersebut, Fraksi Gerindra menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Fraksi Gerindra dalam pandangan umumnya, mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Badung yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Perwakilan Provinsi Bali. Namun, Fraksi Gerindra menegaskan bahwa opini WTP bukan tujuan akhir, melainkan titik awal untuk memastikan APBD benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Fraksi Gerindra menyoroti realisasi pendapatan daerah tahun 2025 yang mencapai Rp9,1 triliun atau 81,13 persen dari target Rp11,2 triliun. Dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), realisasi tercatat Rp8,06 triliun atau 79,20 persen dari target Rp10,1 triliun.
“Artinya ada target pendapatan yang belum tercapai (shortfall) sebesar 21,80 persen. Hal ini dikategorikan sebagai kinerja yang cukup efektif, namun masih perlu dioptimalkan agar mencapai target penuh melalui pemutakhiran dan validasi data NPWPD pada sektor Horeka (hotel, restoran, kafe) dan turunannya,” ujarnya Putra Manubawa.
Sementara itu, pendapatan transfer dinilai sangat baik dengan realisasi mencapai 99,94 persen atau Rp1,043 triliun dari target Rp1,044 triliun. Pada belanja daerah, Fraksi Gerindra mencermati realisasi belanja yang baru mencapai Rp8,3 triliun atau 64,56 persen dari anggaran Rp12,8 triliun. Rendahnya serapan anggaran dinilai berpotensi memperlambat perputaran ekonomi dan pelaksanaan program pembangunan.
“Artinya 35,44 persen anggaran tidak terserap, yang menunjukkan adanya perputaran ekonomi yang melambat, perputaran uang dan daya beli masyarakat menurun, serta pembangunan fisik maupun program infrastruktur dan pengembangan SDM belum berjalan optimal. Hal ini harus segera diperbaiki, terutama pada proses tender elektronik (e-procurement) yang sering mengalami keterlambatan, pengulangan, maupun kegagalan. Selain itu, perencanaan yang kurang matang serta kekhawatiran aparatur dalam mengambil risiko pelaksanaan anggaran akibat persoalan hukum juga perlu mendapat perhatian. Intinya, pemerintah daerah perlu memperkuat tim pendampingan hukum (legal) guna mendukung percepatan pelaksanaan program dan anggaran,” tegasnya.
Fraksi Gerindra juga menyoroti besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2025 yang mencapai Rp1,192 triliun. Menurut Fraksi Gerindra, kondisi tersebut mengindikasikan bahwa masih adanya program pembangunan yang belum dapat dieksekusi tepat waktu. Sehingga, dana yang mengendap terlalu besar berarti manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan masyarakat.
Selain aspek keuangan, Fraksi Gerindra memberikan sejumlah rekomendasi terkait pelayanan publik, di antaranya percepatan penanganan sampah, kemacetan, banjir, penataan transportasi online, parkir, kriminalitas di kawasan wisata, hingga penanganan masalah sosial di destinasi pariwisata. Pemerintah juga didorong terus menggencarkan promosi pariwisata guna menjaga pertumbuhan kunjungan wisatawan.
“Sedangkan pada bidang pengelolaan aset daerah, agar mengoptimalkan pengelolaan aset bergerak maupun tidak bergerak serta segera merealisasikan pengadaan truk pengangkut sampah pantai yang di Desa Adat Legian untuk mengantisipasi sampah kiriman saat musim setiap tahunnya,” kata Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Badung itu. (litt)
