DENPASAR – Ketua Fraksi Demokrat-NasDem DPRD Bali, Dr. Somvir, meminta Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Provinsi Bali meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026.
Menurutnya, dari sekitar 65 ribu lulusan SMP di Bali, seluruh siswa harus mendapat kesempatan melanjutkan pendidikan sesuai pilihan mereka. Karena itu, Disdik diminta menyiapkan perencanaan yang matang agar tidak ada siswa yang tertinggal.
Hal itu terungkap dalam rapat disdikpora dengan komisi I dan lintas Fraksi di Sekretariat DPRD Bali, Selasa (30/6/2026).
Salah satu usulan utama Fraksi Demokrat-NasDem adalah pembentukan posko atau help desk khusus di kantor Dinas Pendidikan yang beroperasi selama jam kerja untuk menerima aspirasi, pengaduan, dan keluhan masyarakat, termasuk laporan dari anggota DPRD.
Selain itu, Somvir menegaskan seluruh jajaran Dinas Pendidikan harus mudah dihubungi selama proses SPMB berlangsung.
Ia juga mengingatkan agar tidak ada pungutan dalam bentuk apa pun di sekolah maupun praktik titipan dalam penerimaan siswa baru.
“Kami ingin proses SPMB kali ini benar-benar bersih, transparan, dan tidak ada kepala sekolah yang meminta uang kepada orang tua siswa,” tegasnya.
Somvir mengapresiasi langkah Kepala Dinas Pendidikan yang dinilai lebih terbuka dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Ia berharap pola komunikasi tersebut terus ditingkatkan melalui penyampaian informasi secara berkala kepada publik mengenai perkembangan pelaksanaan SPMB.
Menurutnya, keterbukaan informasi akan mengurangi kecurigaan di masyarakat sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang muncul selama proses penerimaan siswa baru.
“Kami ingin tahun depan persoalan yang sama tidak terulang. Semakin transparan pemerintah, semakin besar kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan SPMB,” ujarnya. (*)
