KUTSEL – Badan akreditasi se-Asia Pasifik melaksanakan pertemuan di Nusa Dua, Senin (22/6/2026). Bagi Indonesia sendiri, pertemuan bertajuk Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC) Annual Meeting 2026 ini sangatlah penting, karena membahas mengenai pembangunan kepercayaan dan memastikan hasil pengujian, inspeksi, sertifikasi, serta verifikasi dapat diterima secara luas di tingkat internasional.
Pertemuan badan akreditasi kawasan Asia Pasifik ini mengangkat tema “Innovation, Trust and Sustainability: The Power of Accreditation” dengan subtema “Accreditation to Facilitate the Global Acceptance of Conformity Assessment Results”. APAC Annual Meeting 2026 dihadiri oleh delegasi badan akreditasi, organisasi internasional, dan pemangku kepentingan dari berbagai negara di kawasan Asia Pasifik.
Kepala Badan Standarisasi Nasional (BSN) selaku Ketua Komite Akreditasi Nasional (KAN), Donny Purnomo Januardhi Effyandono mengatakan, akreditasi kini tidak lagi hanya dipandang sebagai proses teknis untuk menilai kompetensi suatu lembaga, melainkan telah menjadi bagian penting dari infrastruktur ekonomi yang menentukan daya saing suatu negara.
“Di tengah perkembangan teknologi yang sangat cepat dan meningkatnya tuntutan pasar global terhadap aspek mutu, keamanan, serta keberlanjutan, akreditasi berperan sebagai pembangun kepercayaan. Akreditasi memastikan bahwa lembaga yang melakukan pengujian, inspeksi, sertifikasi, maupun verifikasi memiliki kompetensi yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga hasilnya dipercaya oleh regulator, pelaku usaha, dan konsumen,” ujar Donny diapit Deputi Bidang Akreditasi BSN sekaligus Sekretaris KAN, Wahyu Purbowasito dan Chair of Global Accreditation Cooperation Incorporated, Brahim Houla.
Menurutnya, tantangan perdagangan global saat ini semakin berkembang. Selain menghadapi transformasi digital dan munculnya berbagai teknologi baru seperti kecerdasan buatan, kendaraan listrik, energi terbarukan, dan teknologi kesehatan, dunia juga menghadapi tuntutan yang semakin kuat terhadap praktik bisnis yang berkelanjutan.
Salah satu contoh nyata adalah penerapan European Union Deforestation Regulation (EUDR) yang mewajibkan berbagai komoditas yang masuk ke pasar Uni Eropa, termasuk kelapa sawit, dapat dibuktikan bebas dari deforestasi. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa daya saing produk saat ini tidak hanya ditentukan oleh kualitas dan harga, tetapi juga kemampuan membuktikan kepatuhan terhadap berbagai persyaratan keberlanjutan yang semakin ketat.
“Keberlanjutan tidak cukup hanya dinyatakan, tetapi harus dapat dibuktikan. Karena itu, dibutuhkan sistem penilaian kesesuaian yang kredibel dan lembaga yang kompeten untuk melakukan sertifikasi maupun verifikasi. Akreditasi menjadi fondasi yang memastikan proses tersebut berjalan secara independen, transparan, dan dapat dipercaya,” jelas Donny.
Dalam konteks industri kelapa sawit, BSN melalui KAN terus memperkuat sistem akreditasi untuk mendukung implementasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Penguatan akreditasi terhadap lembaga sertifikasi ISPO diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas hasil sertifikasi, memperkuat ketertelusuran rantai pasok, serta mendukung pemenuhan tuntutan pasar global terhadap aspek keberlanjutan.
Melalui pengaturan saling pengakuan (mutual recognition arrangements) yang dimiliki organisasi akreditasi internasional dan regional, hasil pengujian, inspeksi, dan sertifikasi dari lembaga yang diakreditasi KAN dapat diterima di berbagai negara tanpa perlu dilakukan pengujian ulang. Kondisi ini membantu mengurangi hambatan teknis perdagangan, menekan biaya kepatuhan, dan mempercepat akses pasar bagi produk Indonesia.
Penguatan sistem akreditasi nasional juga tercermin dari capaian Indonesia dalam pembangunan Infrastruktur Mutu Nasional. Berdasarkan hasil Global Quality Infrastructure Index (GQII) 2025, Indonesia berhasil menempati peringkat ke-23 dunia dan menjadi yang tertinggi di kawasan ASEAN dalam bidang Infrastruktur Mutu Nasional.
Lebih membanggakan lagi, pada pilar akreditasi Indonesia berhasil menduduki peringkat ke-4 dunia dari 185 negara yang dievaluasi. Capaian tersebut menunjukkan pengakuan internasional yang kuat terhadap sistem akreditasi Indonesia dan menjadi modal penting untuk mendukung peningkatan daya saing nasional.
Meski telah memperoleh pengakuan internasional yang kuat, Donny menilai sistem akreditasi Indonesia harus terus berkembang untuk menjawab tantangan ekonomi masa depan. Pengembangan skema akreditasi baru guna mendukung ekonomi digital, teknologi maju, transisi energi, serta kebutuhan verifikasi keberlanjutan menjadi agenda strategis yang perlu terus diperkuat.
“Akreditasi bukan sekadar instrumen teknis, melainkan infrastruktur kepercayaan yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Ketika hasil pengujian, inspeksi, dan sertifikasi dipercaya secara global, produk Indonesia memiliki peluang yang lebih besar untuk menembus pasar internasional, meningkatkan nilai tambah, dan memperkuat daya saing nasional,” kata Donny. (adi)
