DENPASAR – Keberhasilan Kota Denpasar dalam menekan angka kemiskinan ekstrem menarik perhatian daerah lain. Pemerintah Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, menjadikan Denpasar sebagai tujuan pertama kunjungan studi tiru untuk menggali strategi, inovasi, dan pola kolaborasi dalam penanganan kemiskinan.
Kunjungan tersebut dipimpin langsung Bupati Paser, dr. Fahmi Fadli, yang diterima Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, di Kantor Wali Kota Denpasar, Kamis (16/7/2026). Pertemuan ini menjadi ruang berbagi pengalaman terkait kebijakan pengentasan kemiskinan, khususnya dalam upaya menekan kemiskinan ekstrem hingga mendekati angka nol.
Dalam kunjungan itu, Bupati Paser didampingi jajaran pemerintah daerahnya. Sementara Wali Kota Denpasar turut didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Denpasar, Komang Lestari Kusuma Dewi, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Dewa Gede Juli Artabrata, Sekretaris Dinas Sosial Made Yudyani Putri, serta Sekretaris Dinas Kesehatan dr. Anak Agung Ngurah Gede Dharmayuda.
Bupati Paser, dr. Fahmi Fadli, mengungkapkan kekagumannya terhadap langkah-langkah yang dilakukan Pemkot Denpasar dalam menangani persoalan kemiskinan. Menurutnya, capaian kemiskinan ekstrem Denpasar yang berada di kisaran 0,03 persen menjadi contoh yang patut dipelajari dan diterapkan sesuai karakteristik daerah.
“Kami datang ke Denpasar untuk belajar bersama. Penanganan kemiskinan di Kota Denpasar sangat baik, terutama dalam menekan kemiskinan ekstrem yang kini hampir mencapai nol. Kami berharap berbagai inovasi dan kolaborasi yang dilakukan Denpasar dapat menjadi referensi bagi Kabupaten Paser,” ujar Fahmi.
Sementara itu, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara menyampaikan apresiasi atas kepercayaan Kabupaten Paser menjadikan Denpasar sebagai lokasi studi tiru. Ia menjelaskan, capaian tersebut tidak terlepas dari kerja sama seluruh pemangku kepentingan serta dukungan karakter Denpasar sebagai ibu kota Provinsi Bali yang bergerak pada sektor jasa, perdagangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif.
“Penanganan kemiskinan tidak bisa dilakukan secara parsial. Dibutuhkan sinergi pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan berbagai pihak lainnya agar program yang dijalankan benar-benar memberikan dampak,” kata Jaya Negara.
Ia memaparkan, dengan jumlah penduduk sekitar 762 ribu jiwa yang tersebar di empat kecamatan, 27 desa, dan 16 kelurahan, Pemkot Denpasar terus menjaga pertumbuhan ekonomi melalui penguatan berbagai sektor sekaligus mendorong perkembangan UMKM.
Dari sisi fiskal, Denpasar saat ini memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp2,2 triliun. Sementara tingkat kemiskinan terus ditekan. Setelah mengalami peningkatan akibat pandemi Covid-19, angka kemiskinan kembali menunjukkan tren penurunan hingga berada pada kisaran 2,16 persen pada 2025, lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Bali.
Berbagai program inovatif juga terus dikembangkan, salah satunya program bedah rumah dengan nilai bantuan Rp100 juta per unit melalui dukungan CSR BUMN, Perumda, dan berbagai pihak lainnya. Selain pemenuhan kebutuhan dasar, Pemkot Denpasar juga mulai memperkuat sistem perlindungan sosial berbasis digital.
Melalui uji coba Perlindungan Sosial Digital (Perlinsos Digital), pemerintah berupaya memastikan bantuan sosial tersalurkan secara lebih tepat sasaran, transparan, dan mudah diakses masyarakat dengan dukungan data yang terintegrasi.
Kunjungan Pemkab Paser ini menjadi bukti bahwa inovasi daerah dalam mengatasi persoalan sosial dapat menjadi inspirasi dan rujukan bagi daerah lain dalam membangun kebijakan pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan. (sur)
