BULELENG – Pemkab Buleleng diwakili pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait antara lain Kepala Bappeda, Dinsos-P3A, Disdukcapil dan Diskominfosanti Kabupaten Buleleng, Kamis (7/5/2026) menghadiri kegiatan bimbingan teknis aplikasi perlindungan sosial (Bimtek-Perlinsos).
Selain sebagai wujud komitmen terhadap digitalisasi perlindungan sosial kepada masyarakat, kehadiran pimpinan OPD pada kegiatan yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra juga sekaligus menunjukkan dukungan dalam mewujudkan transformasi digotal pada tata kelola pelayanan publik.
“Khususnya pada sektor perlindungan sosial utamanya dalam percepatan pelaksanaan Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial,” tandas Kepala Dinsos-P3A Kabupaten Buleleng Putu Kariaman Putra usai mengikuti Bimtek-Perlinsos di Gedung Ksirarnawa, UPTD Taman Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.
Kariaman mengungkapkan Bimtek-Perlinsos yang menghadirkan narasumber dari kementerian, lembaga dan instansi terkait seperiti Ega Kurnia Yazid dengan materi Teknis Operasional Portal Perlindungan Sosial, Lady Diandra terkait materi strategi komunikasi dalam pelaksanaan uji coba digitalisasi bantuan sosial dan M. Haekal Dzaky dengan materi inklusi keuangan dalam mendukung transformasi digital pelayanan bantuan sosial ini sangat penting dalam percepatan bantuan sosial.
“Kita berharap implementasi dari Aplikasi Perlinsos ini dapat berjalan dengan optimal di Kabupaten Buleleng sekaligus menjadi fondasi dalam pengembangan sistem perlidungan sosial berbasis digital yang terintegrasi di Provinsi Bali sebagaimana harapan Sekda Provinsi Bali saat membuka kegiatan ini,” tandas Kariaman yang juga berharap Aplikasi-Perlinsos dapat memaksimalkan penyaluran bansos yang transparan dan tepat sasaran.
Sementara dalam sambutannya, Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra menegaskan digitalisasi bantuan sosial menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih akurat, transparan dan tepat sasaran.
“Transformasi digital dalam perlindungan sosial bukan hanya soal penggunaan aplikasi, tetapi bagaimana kita memastikan bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang berhak secara cepat, tepat dan akuntabel,” terangnya.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antar instansi dalam mendukung keberhasilan implementasi dari sistem perlindungan sosial berbasis digital di Bali.
“Data yang terintegrasi dan valid menjadi kunci utama dalam mewujudkan tata kelola bantuan sosial yang efektif. Karena itu, seluruh pihak harus memiliki komitmen yang sama dan bersama-sama dalam mendukung digitalisasi ini,” pungkasnya. (kar/jon)
