DENPASAR – Gubernur Bali, Wayan Koster menyampaikan bahwa pertumbuhan jumlah kendaraan di Bali tidak sebanding dengan pertumbuhan infratruktur yang mendukungnya. Hal ini menjadi faktor utama terjadinya kemacetan di beberapa wilayah di Bali.
“Fiskal Bali tidak mampu untuk menyelesaikan masalah ini. Seharusnya hal ini bisa di tutup dari pusat mengingat kontribusi Bali terhadap devisa Pariwisata di Indonesia sangat besar,” ungkap Koster saat menghadiri Pengukuhan dan Pelantikan Kepengurusan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Bali di Art Centre Denpasar, Sabtu (25/4/2026).
Ia mendorong Pemerintah Pusat untuk memberikan perhatian khusus terhadap Bali khususnya dalam hal pengembangan infrastruktur. Menurutnya hal tersebut sangat krusial terhadap citra Indonesia di mata dunia Internasional.
“Jadi kalau dihitung jumlah kunjungan wisatawan asing yang datang ke Bali 7,05 juta dikalinya dengan rata-rata belanja persekali kunjungan sebesar 1.522 dollar jumlah uang yang berputar di Bali mencapai 176 T rupiah,” katanya. Angka tersebut mencakup 55% dari devisa yang di hasilkan Indonesia dari sektor Pariwisata.
Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa perkembangan pariwisata ini tidak hanya berpengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian Bali namun juga menghadirkan berbagai tantangan seperti kemacetan dan sampah.
“Seluruh wilayah Bali merupakan objek pariwisata. Hanya saja karena konektivitasnya kurang bagus. Sehingga ke Jembrana, ke Buleleng dan Karangasem sulit dan lama. Hal tersebut menjadi faktor utama ketidakseimbangan pembangunan antar wilayah di Bali.,” ungkapnya.
Beberapa upaya juga telah ia lakukan terkait pengembangan infrastruktur di Bali salah satunya adalah dengan melakukan audiensi kepada Komisi V DPR RI yang membidangi Infrastruktur untuk dapat membantu pembangunan infrastruktur darat di Bali.
Sementara itu, Wayan Koster juga menyampaikan apresiasi atas kehadiran Ketua Umum KADIN Indonesia. Ia berharap KADIN Indonesia dapat membantu mendorong perekonomian Bali khususnya dalam hal membantu menyampaikan kebutuhan pembangunan infrastruktur di Bali kepada Pemerintah Pusat.
Di sisi lain, Ketua Umum KADIN Indonesia, Anindya Bakrie menyampaikan bahwa KADIN bersama dengan Pemerintah Provinsi Bali akan membuat Strategic Paper untuk membantu peningkatan pertumbuhan perekonomian di Bali.
“Mungkin nantinya Kadin Indonesia bersama dengan Provinsi Bali bisa menghitung berapa yang dibutuhkan untuk infrastruktur. Dimana saja, sehingga kita bisa membantu sedikit banyak untuk menyampaikan ke Pemerintah Pusat bahwa return ininvestmentnya bagus, paybacknya bisa dihitung tidak terlalu lama dan efeknya kepada ekonomi juga besar,” jelas Anindya.
Diketahui kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Bali mengukuhkan dan melantik dewan kehormatan, dewan penasehat, dewan pertimbangan dan dewan pengurus masa Bakti 2025-2030 pada Sabtu (25/4/2026). Sedangkan Ketua Umum KADIN Bali kembali dijabat oleh I Made Ariandi. (jay/jon)
