DENPASAR – Fraksi Partai Gerindra DPRD Bali menanggapi adanya wancana pembuangan sampah di luar pulau Bali. Mereka menilai pembuangan sampah ke luar pulau tidak menyelesaikan masalah malah akan menimbulkan masalah baru dikemudian hari.
Hal itu ditegaskan ketua Fraksi Gerindra, Gede Harja Astawa Senin (9/2/2026), politisi asal Buleleng itu, menjelaskan pengelolaan sampah berbasis sumber menurutnya paling tepat.
Namun Penanganan sampah dinilai tidak cukup hanya dengan imbauan, melainkan harus dibarengi kebijakan konkret berupa penguatan swakelola dan penyediaan sarana prasarana (sarpras) pengelolaan sampah hingga ke tingkat desa.
“Ini tidak cukup hanya dengan imbauan. Pak Gubernur (Wayan Koster) harus serius. Sampah perlu dikelola secara swakelola berbasis sumber dan itu harus dibarengi fasilitas penfasilitas yang memadai di masing-masing desa, ” jelasnya.
Gede Harja Astawa, berpendapat persoalan sampah di Bali sudah terlalu lama dipandang sepele, padahal dampaknya telah menjadi sorotan dunia internasional, bahkan mendapat teguran langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto.
“Bukan berarti Presiden tidak mencintai Bali. Justru karena kecintaannya, beliau memberi teguran,” tegas Harja,
Harja juga secara tegas menolak usulan wacana pembuangan sampah ke luar Bali. Menurutnya, langkah tersebut bukan menyelesaikan masalah, melainkan hanya memindahkan persoalan ke tempat lain.
Menurutnya, pola lama dengan mencari lokasi pembuangan sampah baru sudah tidak relevan. Setiap rencana penempatan tempat pembuangan akhir justru akan menimbulkan konflik baru di tengah masyarakat.
“Kalau sampah dibuang ke satu tempat, pertanyaannya sederhana, siapa yang mau tempatnya dipakai? Pasti semua menolak. Itu akan melahirkan persoalan baru. Pola seperti itu sudah kuno,” tuturnya.
Meski demikian, Harja menegaskan Fraksi Gerindra tetap mendukung kebijakan Gubernur Bali dalam penanganan sampah. Dukungan itu, menurutnya, harus diikuti langkah konkret berupa dorongan anggaran dan bantuan peralatan sarana dan prasarana agar desa mampu mengelola sampahnya sendiri.
Karena itu, Fraksi Gerindra meminta Gubernur Bali tidak terburu-buru membangun proyek-proyek besar yang bersifat mercusuar, sementara persoalan mendasar seperti sampah belum tertangani dengan baik.
“Jangan dulu membangun proyek-proyek yang besar, yang mercusuar, yang kecil-kecil seperti sampah ini yang kelihatannya sepele tapi menjadi pembicaraan dunia itu loh,” sebutnya.
Lebih jauh, disinggung terkait rencana pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) yang dijadwalkan groundbreaking pada Maret 2026, Harja berpandangan proyek tersebut tidak boleh dijadikan satu-satunya tumpuan.
Swakelola sampah di setiap desa tetap diperlukan, mengingat persoalan sampah bukan hanya urusan pemerintah provinsi, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat dengan pemprov sebagai motor penggerak.
“PSEL itu penting, tapi swakelola di desa tetap harus jalan. Ini bukan hanya persoalan pemprov, tapi pemprov harus menjadi motor penggeraknya bersama seluruh elemen masyarakat,” jelasnya.
Dalam konteks anggaran, Anggota Komisi I DPRD Bali ini menyoroti pemanfaatan dana Pungutan Wisatawan Asing (PWA) yang dinilai belum optimal. Padahal, sesuai Peraturan Daerah, dana PWA dapat digunakan untuk penguatan desa adat dan pelestarian lingkungan.
“Kalau wisatawan asing 7 juta dikalikan Rp 150 ribu, itu bisa tembus Rp 1 triliun. Dari satu titik itu saja, 50 persen bisa dipakai untuk urusan sampah,” ungkap Harja.
Ia menilai alokasi PWA dalam APBD yang hanya sekitar Rp 350 miliar masih terlalu minim dibandingkan potensi riil yang seharusnya di dapat.
Walaupun sesuai Perda, PWA ditujukan untuk penguatan desa adat, namun menurut Harja jika dimaksimalkan dana tersebut bisa menjadi solusi nyata penanganan sampah sekaligus penguatan desa adat.
“Desa adat dikuatkan, didorong salah satunya kan untuk menyelesaikan masalah sampah kan begitu. Desa adat tidak akan ada artinya apabila di desa adat itu sendiri sampah masih merupakan persoalan. Tapi kalau desa adat sudah bersih otomatis lingkungan bersih, daya tarik usaha juga bagus, itu ada keterkaitan itu,” tandasnya.
Fraksi Gerindra pada prinsipnya tetap mendukung kebijakan Gubernur Bali dalam pengelolaan sampah, namun Harja menekankan dukungan tersebut harus diwujudkan melalui kebijakan konkret, dorongan anggaran, dan bantuan peralatan, bukan sekadar wacana apalagi imbauan.(jay/jon)
