BADUNG – Anggota Bawaslu Bali, I Nyoman Gede Putra Wiratma, mengingatkan seluruh partai politik untuk terus menjaga inklusivitas dan marwah demokrasi dalam setiap aktivitas politik, baik di ruang internal maupun di hadapan publik.
Pesan ini ia sampaikan seusai menghadiri Pembukaan Musyawarah Daerah IV DPD Partai Hanura Provinsi Bali di The Trans Resort Bali, Senin (11/8/2025). Acara tersebut turut dihadiri Gubernur Bali Wayan Koster, serta tokoh politik lintas partai.
Menurut Wiratma, inklusivitas merupakan salah satu fondasi utama demokrasi yang sehat. Partai politik, sebagai pilar demokrasi, harus membuka ruang seluas-luasnya bagi semua kelompok masyarakat tanpa memandang latar belakang, keyakinan, atau pandangan politik.
“Partai politik harus mampu menjadi rumah besar yang mempersatukan, bukan membatasi. Semakin beragam keterlibatan publik, semakin kuat legitimasi dan kualitas demokrasi kita,” ujarnya usai acara.
Ia menekankan bahwa menjaga marwah demokrasi berarti memelihara nilai-nilai luhur politik yang berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan sekadar perebutan kekuasaan. Marwah demokrasi, lanjutnya, tercermin dalam sikap politik yang santun, beretika, dan taat hukum.
“Demokrasi yang beradab hanya dapat terwujud jika kompetisi politik dijalankan dengan kejujuran serta penghormatan terhadap aturan main,” tegasnya.
Wiratma mengingatkan, inklusivitas dan marwah demokrasi harus dijaga sepanjang waktu, bukan hanya menjelang Pemilu.
Setiap forum partai politik, seperti musyawarah daerah, kongres, atau rapat kerja, hendaknya menjadi wadah pendidikan politik bagi kader sekaligus masyarakat.
Dengan begitu, proses politik tidak sekadar menjadi agenda formal, melainkan sarana membangun kesadaran dan partisipasi publik.
Kegiatan seperti Musda, menurutnya, merupakan momentum strategis untuk memperkuat komitmen partai dalam mengakomodasi aspirasi dari berbagai lapisan masyarakat. Partai politik, katanya, memegang peran ganda, memperjuangkan aspirasi rakyat sekaligus menjaga stabilitas politik.
“Jika ruang politik eksklusif dan tertutup, potensi gesekan akan lebih besar. Sebaliknya, inklusivitas akan melahirkan kebijakan yang lebih adil dan berpihak kepada semua,” jelasnya.
Ia menegaskan, menjaga iklim politik yang kondusif adalah tanggung jawab kolektif seluruh pemangku kepentingan. Bukan hanya aparat keamanan atau penyelenggara Pemilu, tetapi juga partai politik, tokoh masyarakat, pemerintah, dan pemilih.
“Kalau semua pihak memahami perannya, potensi konflik dapat ditekan, dan demokrasi kita akan semakin matang,” tandasnya.
Sebagai penutup, Kordiv SDM Bawaslu Bali itu menyampaikan harapannya agar seluruh partai politik di Bali mampu menjadikan Pemilu sebagai momentum memperkuat persatuan, bukan memecah belah.
Menurutnya, pesta demokrasi yang dijalankan dengan inklusivitas dan menjaga marwah politik akan menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang. (arn/jon)
