DENPASAR — Enam negara dalam kawasan Segitiga Terumbu Karang—Indonesia, Malaysia, Filipina, Timor-Leste, Papua Nugini, dan Kepulauan Solomon—menggelar pertemuan penting di Bali guna merumuskan strategi regional menghadapi krisis polusi plastik laut yang kian mengancam ekosistem pesisir dan terumbu karang.
Pertemuan ini merupakan bagian dari Rencana Aksi Regional (RPOA) 2.0 Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security (CTI-CFF), khususnya Target A2: Spesies Terancam. Acara ini juga didukung oleh WWF sebagai mitra penyelenggara.
Direktur Eksekutif CTI-CFF, Dr. Frank Keith Griffin, Selasa (8/7/2025) menyebut kolaborasi ini sebagai langkah strategis menuju aksi kolektif mengatasi krisis sampah plastik laut yang saat ini mencapai 13 juta ton per tahun secara global. Angka itu diperkirakan akan berlipat ganda pada 2040 jika tidak ada intervensi nyata.
“CTI adalah platform kuat untuk menyatukan strategi regional dan berbagi solusi yang telah terbukti di kawasan ASEAN dan Pasifik,” tegas Griffin.
Wilayah Segitiga Terumbu Karang sendiri merupakan rumah bagi 76% spesies terumbu karang dunia, namun ironisnya juga termasuk penyumbang signifikan sampah plastik ke laut.
Pertemuan menekankan perlunya pergeseran pendekatan dari penanganan hilir ke pencegahan hulu melalui transisi dari ekonomi linear menuju ekonomi sirkular. Riset menunjukkan, langkah ini bisa mencegah masuknya 2,2–5,9 juta ton plastik ke laut setiap tahunnya dari negara-negara di kawasan ini.
Empat tema sentral dirumuskan sebagai arah strategi: Penguatan tata kelola dan kebijakan; Peningkatan kapasitas dan alih teknologi; Pendanaan dan akses pasar; Kolaborasi lintas sektor
Langkah-langkah konkret yang dibahas antara lain penghentian bertahap plastik sekali pakai, perluasan tanggung jawab produsen, dan penguatan infrastruktur pengelolaan sampah di wilayah pesisir.
Pemimpin Program WWF Coral Triangle, Klaas Jan Teule, menekankan pentingnya solusi berbasis komunitas. Studi kasus dari Indonesia dan Filipina menunjukkan keberhasilan model ekonomi sirkular lokal seperti bank sampah, pusat daur ulang, serta integrasi pengelolaan limbah dengan pariwisata dan perikanan.
“Tantangan di kawasan ini menuntut solusi yang disesuaikan secara lokal dan didorong oleh keterlibatan komunitas,” ujar Teule.
Direktur Eksekutif Coral Triangle Center, Rili Djohani, menambahkan bahwa pendekatan regional harus tetap berpijak pada kebutuhan lokal. Ia menyebut perlunya sistem yang mencakup seluruh rantai nilai, mulai dari pencegahan hingga pemulihan limbah.
Dalam pertemuan itu, para peserta sepakat menyusun rencana aksi nasional, sistem pemantauan regional, serta membentuk mekanisme pendanaan dan dukungan teknis berkelanjutan. Strategi ini akan terintegrasi dalam RPOA 2.0 CTI-CFF dan rencana pengembangan kapasitas jangka panjang selama 10 tahun.
Langkah ini sejalan dengan target global seperti SDG 14: Kehidupan di Bawah Air serta ambisi untuk melindungi 30% wilayah pesisir dan laut pada 2030.
Pertemuan ditutup dengan komitmen kuat negara-negara anggota untuk terus bersinergi. Jalan ke depan kini bergantung pada aksi nyata, kolaborasi lintas sektor, dan semangat kolektif menjaga keberlanjutan ekosistem laut. (jay/jon)
