KARANGASEM – DPRD Karangasem, melalui pandangan umum fraksi-fraksi, memberikan apresiasi atas capaian pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan selama Tahun Anggaran 2024.
Apresiasi itu diberikan dalam rapat paripurna dengan agenda penyerahan materi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2024, yang dipimpin langsung Ketua DPRD I Wayan Suastika dengan didampingi tiga Wakil Ketua, Selasa (2/7).
Mewakili Bupati Karangasem, I Gusti Putu Parwata, materi ranperda diserahkan Wakil Bupati Karangasem, Pandu Prapanca Lagosa. Dalam pengantarnya yang dibacakan Wabup Padu, Bupati Gus Par menyatakan , opini WTP yang diberikan BPK RI terhadap pengelolaan keuangan daerah sepanjang tahun 2024, tidak terlepas dari dukungan dari DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.
“Kami sangat mengapresiasi dukungan DPRD yang berperan penting dalam memperoleh opini WTP dari BPK RI,” kata Gus Par dalam pidato pengantarnya terkait materi ranperda yang diserahkan itu.
Selain memberikan apresiasi atas capaian pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan sepanjang tahun, lima fraksi yang ada di DPRD, yakni Fraksi PDIP, Gerindra, Golkar, Demokrat dan Fraksi Partai Nasdem juga menyatakan kesepakatannya untuk secepatnya membahas rancangan rancangan perda tersebut dengan sejumlah rekomendasi.
Fraksi PDI Perjuangan misalnya, melalui juru bicara I Wayan Pura Arnawa, menyatakan mendukung sepenuhnya kebijakan-kebijakan pemerintah yang berfokus kepada tujuan mensejahterakan dan pembangunan masyarakat Karangasem.
“Kami Fraksi PDIP, sangat mengapresiasi hasil maksimal yang telah dicapai pemerintah Kabupaten Karangasem sepanjang Tahun Anggaran 2024, terutama dalam kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, melalui optimalisasi realisasi anggaran di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga masyarakat Karangasem dapat merasakan langsung dampak pembangunan,” kata Pura Arnawa.
Dalam rapat paripurna yang dihadiri pimpinan OPD tersebut, Fraksi Partai Nasdem, melalui juru bicara, I Nyoman Mahayana, menyampaikan persetujuan untuk membahas lebih lanjut dengan dua catatan penting. Pertama mengapresiasi kinerja Pemerintah Kabupaten Karangasem yang berhasil meraih opini WTP dari BPK RI, sedangkan yang kedua mengajak semua pihak untuk mengembangkan sektor ekonomi berbasis teknologi dan informasi guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
Sementara, Fraksi Partai Gerindra, melalui juru bicara Ni Wayan Pramestia Kumala Dewi, juga mengapresiasi kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap ketentuan yang berlaku. Kendati demikian, Fraksi Gerindra mendorong Pemerintah Daerah untuk lebih mengoptimalkan realisasi pendapatan dan belanja daerah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung pembangunan di sektor-sektor strategis.
“Dengan mengoptimalkan realisasi pendapatan dan belanja daerah, kita dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat pembangunan di sektor-sektor strategis,” kata Kumala Dewi.
Fraksi Demokrat dan Fraksi Partai Golkar juga memberikan apresiasi yang sama. Kendati demikian, Fraksi Golkar melalui juru bicara, I Nyoman Rena,
menyampaikan beberapa catatan penting yang perlu menjadi perhatian bersama untuk dibenahi di tahun anggaran mendatang. Catatan-catatan tersebut mencakup beberapa aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah.
Pertama, terkait penyerapan anggaran, Fraksi Partai Golkar menilai masih ada OPD yang belum mampu menyerap anggaran secara optimal. Hal ini berdampak pada keterlambatan pelaksanaan program pembangunan. Masih ada sekitar 7,7% anggaran belanja yang belum terserap. Terkait hal ini, Fraksi Partai Golkar mendorong percepatan pelaksanaan program sehingga mencapai 100%.
Kedua, terkait optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Fraksi Partai Golkar mendorong agar potensi PAD lainnya seperti pengelolaan aset daerah dan sektor pariwisata juga dioptimalkan lebih lanjut. Meskipun PAD telah meningkat, masih ada potensi yang belum tergali secara maksimal.
Ketiga, terkait dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Fraksi Partai Golkar berharap seluruh temuan audit BPK ditindaklanjuti secara sistematis. Hal ini penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
“Kami berharap pemerintah daerah dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah di tahun-tahun mendatang,” kata Rena.
Sementara itu dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, Fraksi Partai Golkar memberikan beberapa rekomendasi kepada pemerintah daerah, salah satunya memperkuat perencanaan dan pengendalian anggaran. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh anggaran digunakan secara efisien dan prioritas program berjalan sesuai target. (wat)
