MANGUPURA – Wakil Ketua I DPRD Badung, I Wayan Suyasa menghadiri kegiatan seminar dan diskusi sehari tentang ketenagakerjaan untuk para pekerja di Gedung DPRD Badung, Sabtu (27/4/2024). Seminar dan diskusi yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Bali ini serangkaian memperingati May Day atau Hari Buruh yang jatuh setiap tanggal 1 Mei.
Seminar dan diskusi sehari ini digelar untuk memberikan wawasan dan pemahaman pekerja tentang perundang-undangan yang berlaku bagi para pekerja. Hadir Ketua DPD KSPSI Provinsi Bali I Wayan Madra, perwakilan dari Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali, perwakilan dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung, serta ratusan peserta seminar dan diskusi dari berbagai kalangan pekerja.
Wayan Suyasa mewakili lembaga DPRD Badung memberikan apresiasi langkah yang diambil DPD KSPSI Provinsi Bali dalam memaknai peringatan May Day dengan menggelar seminar dan diskusi. Meskipun secara Undang-undang diperbolehkan untuk menyampaikan aspirasi dengan turun ke jalan, namun KSPSI Provinsi Bali memilih jalan berkumpul dan berdiskusi untuk menambah wawasan. Menurut Suyasa, ini juga sebagai momen introspeksi dalam mengadakan kegiatan buruh di masing-masing perusahaan.
“Saya apresiasi itu karena kita di Bali secara umum adalah tempat yang dikenal untuk berwisata. Sehingga mereka yang adalah pekerja-pekerja yang profesional di bidangnya masing-masing ini sadar kalau pariwisata itu sangat rentan dengan kesehatan, keamanan, dan sebagainya. Dengan intelektualitas serikat pekerja buruh yang ada di Bali ini, mereka berkumpul untuk mengadakan suatu seminar pemahaman tentang hak, kewajiban, serta pemahaman tentang UU pekerja,” ujarnya seusai memberikan sambutan dalam seminar dan diskusi tersebut.
Suyasa menilai, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota se-Bali sebenarnya harus mengapresiasi langkah yang diambil oleh serikat pekerja Bali ini, karena mereka bisa mengendalikan ataupun minimal mengedepankan profesionalismenya dalam berorganisasi. Sehingga secara tidak langsung mereka turut menjaga citra pariwisata Bali yang aman dan nyaman untuk dikunjungi. “Jika mereka sampai turun ke jalan menyampaikan aspirasi ke jalan, tentunya akan mengganggu (dalam tanda kutip) kenyamanan pariwisata dan publik. Dengan profesionalisme ini kita harus apresiasi,” terang politisi Golkar asal Desa Penarungan Kecamatan Mengwi ini.
Terkait dengan peringatan May Day, Suyasa yang juga Ketua DPD Golkar Badung itu berharap kepada pemerintah agar memberikan perhatian penuh agar pekerja bisa mendapatkan haknya secara penuh, apalagi yang sudah bekerja cukup lama dalam satu perusahaan. “Pemerintah harus memberikan apresiasi dalam bentuk memberikan suatu perhatian penuh untuk berbicara sejauh mana ke depan pekerja ataupun buruh yang ada di Bali bisa mendapatkan haknya secara penuh, minimal bisa menambah grade-grade yang ada, bukan lagi berbicara UMK setiap tahun,” jelasnya.
Suyasa juga meminta kepada perusahaan-perusahaan agar juga menghargai pekerjanya sebagai aset penting perusahaan. Bagi perusahaan yang sudah berdiri dan mempekerjakan karyawan cukup lama, semestinya tak lagi berbicara UMK namun lebih menghargai karyawan atas dedikasinya bekerja untuk perusahaan dalam jangka waktu yang lama.
“Sering saya sampaikan kepada perusahaan, UU menyebutkan bahwa perusahan yang berdiri 0-1 tahun, itu grade-nya UMK. Tapi kalau perusahaan sudah berjalan lebih dari lima tahun, mendekati break even point perusahaan, maka hargailah pekerja itu. Karena pekerja merupakan aset perusahaan yang harus dijaga. Kalau perusahaan yang berdiri baru satu tahun, memang benar mereka mencari pekerja yang lajang dan digaji UMK. Tapi kalau sudah lama dan mereka (pekerja) sudah berkeluarga, kan tidak mungkin dasarnya UMK lagi. Ada keluarga yang harus dipertanggungjawabkan oleh pekerja itu sendiri,” pungkas Suyasa. (litt)
